Wapres Minta Pemilihan Ketum Kadin Berjalan Demokratis

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak peserta Munas VII Kadin untuk memilih ketua umum Kadin periode 2015-2020 yang merupakan calon terbaik dan dilakukan secara baik dan demokratis. Pemerintah akan mendukung siapapun yang terpilih.

“Mari kita melakukan pemilihan secara baik, demokratis dan profesional. Kita harapkan Munas ini akan menghasilkan pimpinan yang terbaik. Kita harapkan para peserta menjalankan kewajibannya sesuai hak dan kewajibannya,” tutur Wapres saat membuka Munas VII Kadin, di Bandung, Senin (23/11/2015).

Wapres menambahkan Kadin bukan organisasi politik sehingga ketua umumnya jangan dipilih dengan kekuasaan, karena Kadin merupakan organisasi yang pimpinannya mengutamakan kerja sama demi meningkatkan kemajuan ekonomi nasional.

Sejak sepekan terakhir, berbagai isu telah berkembang terkait bursa pencalonan ketua umum Kadin Indonesia kali ini. Diantaranya, salah satu calon ketua umum Kadin Indonesia merupakan titipan istana. Calon tersebut disebut-sebut mendapat restu dari istana untuk menduduki ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Wapres menambahkan pemerintah mendukung semua calon ketua umum. Sebab Kadin akan menjadi mitra dengan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional.

Kedua calon yang akan bertarung memperebutkan posisi ketua umum harus memiliki program ekonomi ke depan yang akan memiliki banyak tantangan. Pemerintah mendukung ketua yang terpilih nantinya,” kata Wapres.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, Sandiaga S Uno mengatakan pemerintah akan sangat netral dalam melihat kepemimpinan Kadin ke depan.

“Saya yakin Munas ini akan melahirkan kepemimpinan yang baru, yang dapat membawaKadin menjadi mitra sejajar dengan pemerintah.”

Sandiaga juga menambahkan bahwa ketua umum Kadin harusnya adalah orang yang telah memiliki jejak rekam dan program konkrit untuk memajukan pengusaha daerah untuk mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Kadin ke depan harus mampu membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha nasional untuk lebih maju sehingga dapat mendorong pergerakkan perekonomian Indonesia.

Sementara Ketua Kadin periode 2010-2015, Suryo Bambang Sulisto menegaskan kedua calon merupakan putra terbaik Kadin. Mereka sudah bersedia untuk berjuang dan berkorban dalammendorong perkembangan ekonomi nasional ke depan. Kadin Indonesia tidak boleh untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan.

“Jadi ketua umum Kadin tidak perlu diperoleh dengan segala cara, tapi bisa diterima oleh berbagai kalangan. Tetapi harus menjadi kendaraan untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Saya kira tidak yakin ya ada titipan. Pengalaman di Kadin, yang menentukan disini kan pengusaha, konstituen kita para pengusaha Indonesia,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Pemilihan Ketua Umum Kadin pada Munas VII itu akan diikuti oleh dua calon yakni Rosan P. Roeslani yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Finansial serta Rachmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan selama 10 bulan di awal era Jokowi.

Kedua calon akan ditentukan oleh 134 pemegang hak suara yang terdiri dari perwakilan dari 34 DPD Kadin provinsi se-Indonesia dengan masing-masing tiga suara serta 30 asosiasi anggota Kadin.

Panitia menerapkan aturan kewajiban kepada para calon ketua umum dan semua peserta untuk menandatangani pakta integritas menggunakan hak suara dengan jujur.