Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KUR dan Transaksi Non-tunai Dijamin Lebih Meringankan TKI

Kompas.com - 25/11/2015, 21:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan bahwa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan sistem penggajian melalui perbankan, pemerintah ingin mengurangi beban biaya penempatan atau cost structure. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI).

Nusron mengatakan, sifat dari kebijakan itu adalah untuk meringankan sehingga TKI yang membutuhkannya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, itu bukan kewajiban yang diberlakukan bagi calon TKI dan TKI di Luar Negeri. Untuk itulah, Nusron mempersilakan BMI menggunakan fasilitas KUR TKI tanpa adanya paksaan.

"Kita menyediakan fasilitas KUR ini bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan tidak perlu pinjam. Kalau mereka memang mampu dan bisa membiayai diri sendiri, ya monggo. Artinya, tidak perlu pinjam lagi. Intinya, kita berikan edukasi dan kemerdekaan bagi BMI untuk menentukan pilihan," ujar Nusron, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, bunga KUR TKI tersebut hanya 12 persen. Kreditnya diberikan tanpa jaminan dan dalam bentuk rupiah. Jika ingin dikonversi ke uang asing, lanjut Nusron, bisa menggunakan kurs pasar pada hari itu, bukan kurs yang ditetapkan.

"Kalau dibandingkan dengan skema lama, dengan skema baru ini BMI bisa lebih efisien Rp 5 sampai Rp 6 juta per orang," ujarnya.

Selama ini pembiayaan BMI dilayani antara lain oleh Bank China Trust, BPR Sentra Dana Makmur, KSP Sukses Bersama, dan lainnya. Terhitung sejak 1 November 2015 lalu, BNP2TKI telah menghentikan sistem pembiayaan penempatan calon BMI melalui lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam tersebut, dan berkoordinasi dengan lima bank pelaksana pembiayaan KUR TKI, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinarmas. Kelima bank ini dipilih karena memiliki cabang di kantong-kantong BMI di dalam dan luar negeri.

Seperti diberitakan, KUR TKI merupakan program pemerintah untuk membantu masalah keuangan BMI akibat besarnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sebesar 24 persen akan disubsidi pemerintah setengahnya atau sebesar 12 persen. Sisa 12 persen akan dibayar BMI dengan skema cicilan maksimal selama 36 bulan.

"Bunga 12 persen ini jauh lebih rendah ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen," ujar Nusron.

Judul baru

Per 1 November 2015 lalu tercatat sekitar 60 PPTKIS di Indonesia bersedia menerapkan program KUR TKI tersebut. Salah satu kendala KUR TKI ini adalah masih banyak PPTKIS yang belum siap dan merasa tidak mendapat untung.

"Selain itu, bisa jadi karena hitung-hitungannya belum cocok atau belum ada MoU dengan perbankan. Oleh karena itu, BNP2TKI terus melakukan sosialisasi termasuk dengan PPTKIS," kata Nusron.

BMI yang ingin memanfaatkan fasilitas KUR perlu membuka rekening di Indonesia dan rekening di negara penempatan. Hal itu sesuai Permenaker No 22/2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Perlindungan TKI di Luar Negeri, khususnya tentang wajib kirim gaji ke bank di Indonesia.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro berharap BMI tidak salah persepsi soal gaji yang harus ditransfer melalui bank. Pasalnya, BMI secara otomatis akan berhubungan dengan bank setelah memanfaatkan program KUR TKI.

Hal tersebut sekaligus menanggapi JBMI Hong Kong yang pekan lalu memprotes kebijakan itu. Berdasarkan penuturan salah seorang BMI di Arab Saudi, penggajian melalui perbankan sangat memudahkan dan lebih aman untuk menyimpan uang. Hanya dengan kartu ATM, BMI bisa mengambil uang kapan dan dimana saja.

"Bagi yang sudah memahami justru sistem tersebut malah lebih memudahkan dan menjamin keamanannya," kata Agusdin.

Selain itu, menurut Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan BNP2TKI, Revina Purnama, upaya mengalihkan gaji dari bentuk tunai ke nontunai dapat mengurangi terjadinya shadow economy serta meningkatkan governance dalam proses penempatan dan perlindungan BMI melalui pencatatan transaksi pembayaran secara transparan.

Dia menyatakan, biaya angsuran KUR tidak dikenakan biaya tambahan bagi BMI. Angsuran pinjaman BMI akan didebet dari rekening BMI karena gaji dari majikan dimasukkan ke dalam rekening BMI tersebut.

KUR TKI ini akan dialokasikan kepada sekitar 75.000 debitur, serta juga dimanfaatkan untuk biaya pelatihan dan menyiapkan dokumen dan transportasi.

Berdasarkan data BNP2TKI, biaya penempatan BMI berbeda-beda. Untuk Hong Kong mencapai sekitar Rp 14 juta, Taiwan Rp 17 juta, dan Singapura Rp 13 juta. Biasanya BMI melunasi biaya ini dalam waktu 6-9 bulan.

Menurut Agusdin, dengan suku bunga KUR yang baru, maka beban bunga dan administrasi yang ditanggung BMI untuk penempatan di Hong Kong turun dari sekitar Rp 4 juta menjadi Rp 1,2 juta-Rp 1,3 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com