Kompas.com - 25/11/2015, 21:47 WIB
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan bahwa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan sistem penggajian melalui perbankan, pemerintah ingin mengurangi beban biaya penempatan atau cost structure. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI).

Nusron mengatakan, sifat dari kebijakan itu adalah untuk meringankan sehingga TKI yang membutuhkannya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, itu bukan kewajiban yang diberlakukan bagi calon TKI dan TKI di Luar Negeri. Untuk itulah, Nusron mempersilakan BMI menggunakan fasilitas KUR TKI tanpa adanya paksaan.

"Kita menyediakan fasilitas KUR ini bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan tidak perlu pinjam. Kalau mereka memang mampu dan bisa membiayai diri sendiri, ya monggo. Artinya, tidak perlu pinjam lagi. Intinya, kita berikan edukasi dan kemerdekaan bagi BMI untuk menentukan pilihan," ujar Nusron, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, bunga KUR TKI tersebut hanya 12 persen. Kreditnya diberikan tanpa jaminan dan dalam bentuk rupiah. Jika ingin dikonversi ke uang asing, lanjut Nusron, bisa menggunakan kurs pasar pada hari itu, bukan kurs yang ditetapkan.

"Kalau dibandingkan dengan skema lama, dengan skema baru ini BMI bisa lebih efisien Rp 5 sampai Rp 6 juta per orang," ujarnya.

Selama ini pembiayaan BMI dilayani antara lain oleh Bank China Trust, BPR Sentra Dana Makmur, KSP Sukses Bersama, dan lainnya. Terhitung sejak 1 November 2015 lalu, BNP2TKI telah menghentikan sistem pembiayaan penempatan calon BMI melalui lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam tersebut, dan berkoordinasi dengan lima bank pelaksana pembiayaan KUR TKI, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinarmas. Kelima bank ini dipilih karena memiliki cabang di kantong-kantong BMI di dalam dan luar negeri.

Seperti diberitakan, KUR TKI merupakan program pemerintah untuk membantu masalah keuangan BMI akibat besarnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sebesar 24 persen akan disubsidi pemerintah setengahnya atau sebesar 12 persen. Sisa 12 persen akan dibayar BMI dengan skema cicilan maksimal selama 36 bulan.

"Bunga 12 persen ini jauh lebih rendah ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen," ujar Nusron.

Judul baru

Per 1 November 2015 lalu tercatat sekitar 60 PPTKIS di Indonesia bersedia menerapkan program KUR TKI tersebut. Salah satu kendala KUR TKI ini adalah masih banyak PPTKIS yang belum siap dan merasa tidak mendapat untung.

"Selain itu, bisa jadi karena hitung-hitungannya belum cocok atau belum ada MoU dengan perbankan. Oleh karena itu, BNP2TKI terus melakukan sosialisasi termasuk dengan PPTKIS," kata Nusron.

BMI yang ingin memanfaatkan fasilitas KUR perlu membuka rekening di Indonesia dan rekening di negara penempatan. Hal itu sesuai Permenaker No 22/2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Perlindungan TKI di Luar Negeri, khususnya tentang wajib kirim gaji ke bank di Indonesia.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro berharap BMI tidak salah persepsi soal gaji yang harus ditransfer melalui bank. Pasalnya, BMI secara otomatis akan berhubungan dengan bank setelah memanfaatkan program KUR TKI.

Hal tersebut sekaligus menanggapi JBMI Hong Kong yang pekan lalu memprotes kebijakan itu. Berdasarkan penuturan salah seorang BMI di Arab Saudi, penggajian melalui perbankan sangat memudahkan dan lebih aman untuk menyimpan uang. Hanya dengan kartu ATM, BMI bisa mengambil uang kapan dan dimana saja.

"Bagi yang sudah memahami justru sistem tersebut malah lebih memudahkan dan menjamin keamanannya," kata Agusdin.

Selain itu, menurut Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan BNP2TKI, Revina Purnama, upaya mengalihkan gaji dari bentuk tunai ke nontunai dapat mengurangi terjadinya shadow economy serta meningkatkan governance dalam proses penempatan dan perlindungan BMI melalui pencatatan transaksi pembayaran secara transparan.

Dia menyatakan, biaya angsuran KUR tidak dikenakan biaya tambahan bagi BMI. Angsuran pinjaman BMI akan didebet dari rekening BMI karena gaji dari majikan dimasukkan ke dalam rekening BMI tersebut.

KUR TKI ini akan dialokasikan kepada sekitar 75.000 debitur, serta juga dimanfaatkan untuk biaya pelatihan dan menyiapkan dokumen dan transportasi.

Berdasarkan data BNP2TKI, biaya penempatan BMI berbeda-beda. Untuk Hong Kong mencapai sekitar Rp 14 juta, Taiwan Rp 17 juta, dan Singapura Rp 13 juta. Biasanya BMI melunasi biaya ini dalam waktu 6-9 bulan.

Menurut Agusdin, dengan suku bunga KUR yang baru, maka beban bunga dan administrasi yang ditanggung BMI untuk penempatan di Hong Kong turun dari sekitar Rp 4 juta menjadi Rp 1,2 juta-Rp 1,3 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.