Kompas.com - 30/11/2015, 07:13 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pemungutan pajak bagi pengembang sosial media dan pengembang jasa layanan berbasis internet yang menumpang jaringan internet operator lain alias over the top (OTT), semacam Facebook, Google, Skype, Line, BBM, dan sebagainya.

Pasalnya, layanan berbasis OTT ini dinilai memiliki potensi penerimaan bagi negara. Namun, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonoegoro mengatakan, para pengembang layanan ini harus memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sebagai subyek pajak.

"Mereka bisa dikenakan PPh (pajak penghasilan) badan dan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk transaksi," ujarnya kepada Kontan, Minggu (29/11/2015).

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mekar Satria Utama menambahkan, para pengembang OTT ini akan dikenakan pajak jika memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

Selain itu, pengenaan pajak akan dilakukan jika mereka bertindak sebagai penjual barang dan jasa di Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di laman facebook. Saat ini, banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk menjual produk atau jasa.

PPh, menurut Mekar, harus dilihat dulu apakah si perusahaan pengembang layanan mendapat keuntungan dari pemasangan iklan tersebut. Termasuk, dalam menyediakan sarana untuk transaksi penjualan.

"Perlu dilakukan pembahasan secara intensif dengan mereka atau dilakukan audit," jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, mekanisme pemungutan pajak akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan serta Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bila ada.

BUT pun diperlukan. Nah, di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan OTT ini menempatkan server di Indonesia.

"Atau, akses ke situs tersebut diblokir, seperti di China," kata Mekar.

Belum bisa dipastika, kapan ketentuan ini akan diberlakukan. Yang jelas, nantinya hal ini akan diatur dalam bentuk regulasi setingkat Peraturan Menteri. (Amailia Putri Hasniawati)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.