Kompas.com - 01/12/2015, 17:50 WIB
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI sampai saat ini masih melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor Anak Buah Kapal (ABK). Dalam perjalanan kebijakan moratorium tersebut terus dilakukan perbaikan dalam proses mekanisme dan pelayanan penempatan dan perlindungan ABK.

Demikian disampaikan Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, Selasa (1/12/2015). Artinya, lanjut Agusdin, dengan moratorium tersebut BNP2TKI masih tidak memproses keberangkatan ABK.

"Intinya kita harus memastikan adanya perbaikan dalam proses mekanisme dan pelayanan penempatan dan perlindungan ABK," ujar Agusdin.

Sejauh ini pelayanan terhadap keberangkatan ABK masih belum ada aturan bakunya. Banyak sekali instansi yang memberangkatkan ABK hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut atau CBT. Oleh karena itu, lanjut Agusdin, baik Kementerian Kelautan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenakertrans, BNP2TKI dan instansi terkait lainnya harus duduk bersama membahas lisensi maupun peraturan tentang ABK.

"Semua peraturan baku itu dalam konteks perlindungan. BNP2TKI butuh aturan tersebut untuk mendaftar dan mendata mereka." kata Agusdin.

Sebelumnya, menurut Agusdin, dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri seharusnya ada klausul tentang TKI dengan jabatan khusus. Salah satunya mengatur tentang ABK.

Namun, menurut Agusdin, kerena tidak adanya klausul tersebut, diterbitkanlah peraturan Kepala BNP2TKI No 13/2009, No. 03/2013 dan No. 12/2013. Peraturan ini khusus mengatur tentang mekanisme penempatan ABK untuk mengisi kekosongan peraturan itu.

"Bagi BNP2TKI konteksnya adalah agar mereka terdata, termonitor, dan terlindungi," jelas Agusdin.

Dia menambahkan bahwa solusinya adalah bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan aturan baku penempatan dan perlindungan TKI ABK.

"BNP2TKI selalu hadir memenuhi undangan rapat dari kementerian terkait untuk penetapan kebijakan. Tapi, sampai sekarang belum ada peraturan pastinya dan pastinya sudah banyak sekali ABK yang berangkat," ujar Agusdin.

Hal tersebut senada dengan pernyataan anggota Satgas Ilegal Fishing Kementerian Kelautan Perikanan, Mas Ahmad Santosa. Dia mengatakan bahwa banyaknya ABK Indonesia ilegal yang bekerja di kapal-kapal di luar negeri akibat kurang kuatnya pengawasan ketenagakerjaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.