Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport dan Tabiat "Safari" Perusahaan Tambang Asing

Kompas.com - 02/12/2015, 08:17 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mencuatnya isu pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden ke permukaan tak hanya membuka bobrok mentalitas elite politik dan permainan lihai pengusaha nakal.

Secara tak langsung, isu pencatutan juga membuka tabiat-tabiat perusahaan tambang asing di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan tabiat perusahaan asing di hadapan Komisi VII DPR RI, Selasa (1/12/2015).

Tabiat yang diungkap Sudirman bahwa perusahaan-perusahaan asing, dalam hal ini Freeport Indonesia, sudah biasa melakukan "safari" ke berbagai pimpinan partai, tokoh-tokoh berpengaruh, hingga lembaga besar negara.

"Kalau melihat pertemuan saya dengan pemimpin Freeport (Freeport Mcmoran, James Moffett) November 2014, 'Pak Moffet dan seluruh pimpinan Freeport saya minta, saya tahu Anda sudah lama di sini dan network-nya banyak,'" ujar Sudirman menceritakan pertemuan dengan James Moffett.

Mantan Dirut Pindad itu meminta Freeport untuk tak lagi memandang Indonesia sebelah mata seperti 30-40 tahun silam.

Saat itu, tutur Sudirman, Indonesia memang kekurangan ahli-ahli tambang. Namun, saat ini, ceritanya sudah berbeda. (Baca juga: Kasus Freeport dan Kepastian Investasi)

Berdasarkan dokumen masa silam, kata Sudirman, perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu selalu melakukan aksi berkeliling ke elite-elite politik nasional. Biasanya, hal itu dilakukan sebelum kontrak tambang habis.

"Saya bilang, 'Saya tidak ingin Anda (Freeport) berkeliling ke teman-teman politik untuk menekan saya. This is not going to work. Saya ingin kajian profesional. Jika bertemu siapa pun, seolah akan memengaruhi, ini sesuatu yang salah.' Mengapa saya sampaikan itu, kalau melihat dokumen, itulah yang terjadi selama ini," tutur Sudirman.

"Safari" politik Freeport itu kerap digunakan untuk menekan atau memengaruhi pejabat. Parahnya, bak gayung bersambut, ada saja segelintir elite politik ikut-ikutan jadi pemburu rente, entah minta bagian saham atau proyek. (Baca juga: Tak Kunjung Tawarkan Divestasi, Freeport Terancam Dinyatakan "Default")

Menyadari tanggung jawab membersihkan para pemburu rente di sekitar tambang, Sudirman meminta Freeport membuat laporan berkala terkait pada pertemuan apa pun, dengan siapa pun, khususnya dengan elite-elite politik. 

Dalam perjalanannya, Sudirman mengaku sering mendapatkan informasi setiap kali Freeport melakukan "safari". Rupanya, selain bertemu pimpinan lembaga negara, Freeport juga kerap mendatangi pimpinan partai-partai politik.

Setiap poin pembicaraan pertemuan itu disampaikan kepada Sudirman. Sayang, Menteri ESDM tak mengungkap identitas tokoh-tokoh yang ditemui Freeport dalam rangka kegiatan "keliling" itu.

"Sampai di satu titik, pimpinan Freeport diminta bertemu Ketua DPR. Pak Maroef agak kebingungan. Nah, untuk membuat pertemuan lebih elegan, akhirnya mereka menulis surat, bertemu DPD, MPR, dan DPR sekaligus. Ini forum perkenalan pimpinan Freeport ke institusi politik," kata Sudirman.

Khusus dengan DPR, pertemuan yang sejatinya untuk pimpinan DPR dan pimpinan Freeport dikondisikan agar pertemuan itu hanya dihadiri segelintir orang, yakni Ketua DPR RI Setya Novanto dan Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin serta seorang pengusaha bernama Riza Chalid.

Baca juga: Sudirman Said Blakblakan soal Freeport dan Petral

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com