Kompas.com - 02/12/2015, 11:38 WIB
Staf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOStaf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga hari ini, PT Freeport Indonesia masih belum memberikan penawaran terkait divestasi saham kepada pemerintah. Padahal, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu wajib menawarkan 10,64 sahamnya sejak 14 Oktober 2015 lalu. (baca: Rini: 20 Persen Saham di Freeport, Kita Bisa Jadi Direksi Aktif )

Menindaklanjuti itu, Pemerintah siap "menjewer" perusahaan tambang yang sudah bercokol puluhan tahun di Papua tersebut untuk kedua kalinya.

"Kita sedang siapkan surat teguran kedua setelah teguran pertama kemarin," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Heriyanto di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Seperti diberitakan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat peringatan kepada Freeport pada awal November lalu.  (naca: Pemerintah Layangkan Surat Peringatan ke Freeport )

Namun, untuk surat peringatan kedua, Heriyanto tak menyebut pasti kapan waktunya. Hanya saja ucap dia, Ditjen Minerba akan sesegera mungkin melayangkan surat teguran tersebut.

Jika sampai peringatan ketiga Freeport tetap mengelak, Kontrak Karyanya bisa di default.  (baca juga: Tak Kunjung Tawarkan Divestasi, Freeport Terancam Dinyatakan "Default")

Pemerintah juga bisa membawa kasus tersebut ke arbitrase internasional lantaran tidak ada itikad baik Freeport memenuhi kewajibannya untuk divestasi saham.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu Freeport melalui Juru Bicaranya yakni Riza Pertama beralasan, molornya penawaran saham lantaran masih menunggu mekanisme hukum mengenai divestasi.

Sebenarnya aturan itu sudah tertera dalam PP 77 tahun 2014. Meski begitu, Riza mengatakan bahwa Freeport masih berkomitmen melakukan divestasi.

baca juga: Freeport Sukses Memecah Belah Pihak Indonesia

Kompas TV Luhut Bantah Terlibat Konflik Kontrak Freeport

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.