Meski Tak Diwajibkan, KUR TKI Dijamin Lebih Meringankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan bahwa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, pemerintah ingin mengurangi beban biaya penempatan atau cost structure para TKI, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran. Namun, KUR bukan hal wajib.

"KUR tidak wajib, karena hal itu merupakan sebuah pilihan. Tapi, sebetulnya kalau dari sisi TKI akan banyak diuntungkan karena pinjamannya dengan bunga rendah," kata Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Rabu (2/12/2015).

Menurut dia, sifat dari kebijakan tersebut adalah untuk meringankan. Karena itu, bagi yang membutuhkan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. KUR bukan kewajiban yang diberlakukan bagi calon TKI dan TKI di luar negeri.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid juga sudah mempersilakan para TKI menggunakan fasilitas kredit khusus TKI tersebut dengan tanpa paksaan.

"Intinya kita beri edukasi dan kemerdekaan bagi TKI untuk menentukan pilihan," kata Nusron.

Seperti diketahui, KUR TKI merupakan program pemerintah untuk meringankan beban keuangan calon buruh migran Indonesia yang tidak memiliki cukup biaya untuk keberangkatannya. Selama ini bunga pinjamannya sebesar 24 persen dan disubsidi oleh pemerintah setengahnya.

Adapun sisa 12 persennya akan dibayarkan TKI dengan skema cicilan maksimal selama 36 bulan. Bunga tersebut jauh lebih rendah ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen.

"Dengan bunga KUR TKI sebesar 12 persen, beban TKI bisa berkurang lebih dari Rp 2 juta," timpal Agusdin.

Ada lima bank pelaksana pembiayaan KUR TKI, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinarmas. Mereka dipilih karena mempunyai kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank pilihan tersebut juga memiliki jaringan luas di beberapa negara penempatan TKI, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Brunei Darussalam.

Saat ini TKI yang ingin memanfaatkan fasilitas KUR TKI perlu membuka rekening di Indonesia dan rekening di negara penempatan. Untuk mendapatkan kredit itu, para TKI harus memenuhi syarat umur calon TKI, sehat jasmani dan rohani, paspor, visa kerja, ada majikan, perjanjian kerja, dan asuransi. Namun, ada juga bank yang mensyaratkan TKI bersangkutan tidak terkena Bank Indonesia checking atau masalah perbankan, seperti kredit macet.

"TKI tidak perlu khawatir adanya overcharging, karena semuanya transparan. Biaya angsuran KUR tidak akan dikenakan biaya tambahan bagi TKI. Angsuran pinjaman akan didebet dari rekening TKI, karena gaji dari majikan juga dimasukkan ke rekening TKI yang bersangkutan,": kata Agusdin.

Sejauh ini, ada sekitar 60 PPTKIS di Indonesia yang menerapkan program KUR TKI. Agusdin menjelaskan, PPTKIS ini ditunjuk sesuai dengan rekomendasi BNP2TKI berdasarkan rating kinerja PPTKIS.

Hasil rating itu digunakan perbankan untuk memprioritaskan TKI yang difasilitasi PPTKIS itu bisa mendapatkan KUR TKI. PPTKIS dengan rating kurang bagus bisa bekerjasama dengan PPTKIS lainnya agar TKI yang mereka fasilitasi bisa mendapatkan KUR TKI.