Anggota MKD Minta Pemerintah Merevisi Besaran Divestasi Freeport

Kompas.com - 03/12/2015, 16:45 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama jajarannya mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Rapat mengkritik berbagai hal termasuk nota kesepahaman yang baru disepakati terkait renegosiasi kontrak antara pemerintah Indonesia dan Freeport. KOMPAS/IWAN SETIYAWANPresiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama jajarannya mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Rapat mengkritik berbagai hal termasuk nota kesepahaman yang baru disepakati terkait renegosiasi kontrak antara pemerintah Indonesia dan Freeport.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Supratman, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Partai Gerindra menyatakan pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap besaran divestasi PT Freeport Indonesia.

Revisi tersebut seharusnya menjadi 51 persen saham mayoritas dari proyeksi 30 persen.

Menurut Supratman, ada hal yang dianggap diskriminatif dalam kontrak Freeport. Mengacu pada kontrak perusahaan tambang lain, kepemilikan saham pemerintah mencapai di atas 30 persen.

"Kewajiban Freeport ada hal yang istimewa karena di kontrak lain 51 persen kenapa freeport hanya 30 persen. Ada sesuatu yang kita luput. Newmont saja 51 persen kenapa Freeport 30 persen? Ini ada diskriminasi," kata Supratman di Gedung DPR, Kamis (3/12/2015).

Supratman mengatakan bahwa persoalan divestasi saham Freeport harus segera diselesaikan. Ia memandang tidak masalah apabila divestasi saham melalui pasar modal dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana.

Saat ini, saham Freeport yang dimiliki oleh pemerintah hanya 9,36 persen. Sementara itu, jika untuk mencapai divestasi saham menjadi 30 persen, masih tersisa sekitar 20 persen. Akan tetapi, angka tersebut dianggap sesuatu yang diskriminatif.

"Kalau pemerintah Indonesia tidak punya uang, minta ke BUMN dan BUMD untuk beli 20 persen itu. Kalau tidak ada itu dia boleh IPO. Semua orang boleh memiliki itu dan itu menurut saya tidak salah. Supaya tabir ini bisa terbuka. Memang harus Freeport lepas saham 20 persen pada publik, terutama ke pemerintah atau BUMN," tutur Supratman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X