Plt Dirjen: Remunerasi Pegawai Pajak kalau Bisa Dinaikkan

Kompas.com - 04/12/2015, 09:34 WIB
Ilustrasi KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYOIlustrasi
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meminta kenaikan remunerasi bagi pegawai pajak apabila memungkinkan agar upaya ekstensifikasi dalam bidang perpajakan berlangsung lebih optimal.

"Kalau untuk gaji, saya akan berusaha jangan diturunkan, kalau bisa tetap atau naik," katanya di Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Ken mengatakan, remunerasi maupun insentif bagi pegawai pajak saat ini belum memungkinkan untuk mengejar potensi penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi karena masih belum memadai dibandingkan dengan risiko pekerjaan yang ada.

Ia mengatakan saat ini jumlah kelas menengah yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sekitar 27 juta orang dengan realisasi penerimaan yang masuk mencapai Rp 103 triliun, atau masih jauh dari potensinya.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak, program ekstensifikasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi harus terus dilakukan, namun tindakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal hingga saat ini.

"Dari 129 juta masyarakat kelas menengah yang seharusnya punya NPWP, yang punya baru 27 juta orang. Masih ada 101 juta orang yang harus saya lakukan ekstensifikasi tanpa menimbulkan kegaduhan. Padahal dari 27 juta orang saja, hasilnya bisa Rp 103 triliun," ujarnya.

Meski demikian, Ken tidak berani memastikan dengan kenaikan remunerasi itu bisa menekan jumlah upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para oknum pegawai pajak.

"Kalau ditanya bagaimana menghilangkan korupsi, caranya cuma satu, yaitu jangan dilakukan. Soal korupsi ini seharusnya seluruh pihak bisa menjelaskan apa akibatnya. Jadi ya sebaiknya tidak dilakukan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, yang menetapkan tunjangan kinerja terbaru bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sebagai insentif untuk mendorong penerimaan pajak tahun ini.

Remunerasi akan diberikan sesuai dengan besaran yang diatur dalam Perpres tersebut dan telah disesuaikan dengan tanggung jawab, risiko serta peran dari masing-masing posisi untuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Pejabat yang mendapatkan tunjangan kinerja tertinggi adalah Direktur Jenderal Pajak yaitu mencapai Rp 117,3 juta, sedangkan yang terendah adalah pegawai fresh graduate tingkat pelaksana dengan pendidikan S1 sebesar Rp 8,4 juta serta pendidikan D3 sebesar Rp 7,6 juta. (baca: Ini Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak)

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X