Terkait itu, dia berharap, Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari Freeport.
“Ini seperti yang saya pernah katakan, inikan bagaikan sinetron, pertentangan antar geng yang berebut saham ya. Tapikan kuncinya dari perdebatan ini, rakyat Indonesia dapat lebih baik atau tidak,” kata Rizal di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015), seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Rizal mengingatkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjelaskan, dan dari dulu poinnya sama, bahwa Freeport harus membayar royalti lebih tinggi 6 persen-7 persen, karena di masa lalu ada ‘henkitengki‘ sehingga membayar royalti hanya 1 persen. (baca juga: Rizal Ramli: Yang Rebutan "Kue" Harus Dikepret!)
Yang kedua, lanjut Rizal, Freeport harus bertanggung jawab soal proses limbah.
“Itu ada laporannya semua bagaimana, tanya saja sama bekas-bekas Dirjen KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) bagaimana Freeport membuang limbah seenaknya tanpa diproses,” jelasnya.
Yang ketiga, tutur Rizal, Freeport wajib untuk membangun smelter. Ia menyebutkan, undang-undangnya sendiri sudah harus dilaksanakan tahun 2009, tapi menurut dia dengan sengaja Freeport menunda-nunda.
Yang terakhir adalah soal investasi . Jadi, lanjut Rizal, di luar perdebatan yang terlihat seru ramai di DPR , bangsa Indonesia jangan lupa akan arahnya, apakah Indonesia mendapatkan manfaat lebih besar dari Freeport atau tidak.
“Di luar itu kita anggap saja perebutan antara geng, yang berebut daging lah, berebut kue, tapi poin yang lebih penting jangan lupa,” ucap dia. (baca: Rizal Ramli Sebut Ada Dua Kubu di Istana yang Berebut "Kue")
baca juga: Sudirman Said: Isu Freeport Sudah "Digoreng"