Buktinya, lanjut Marwan, rezim Jokowi-Kalla telah menandatangani MoU jelang renegosiasi dengan Freeport.
MoU itu terkait komitmen Freeport untuk antara lain pembangunan smelter, divestasi saham, local content dan perluasan wilayah.
"Penandatanganan MoU ini sudah tanda-tanda bahwa pemerintah kita sudah takluk," lanjut Marwan.
Namun, Marwan tidak terlalu mempersoalkan apakah pemerintah Jokowi-Kalla menghentikan kontrak ataukah tidak.
Menurut Marwan, yang penting kerjasama tidak terlalu merugikan kepentingan dalam negeri.
"Bahasanya jangan perpanjang kontraklah. Tapi renegosiasi. Kita mau saham 51 persen, kita mau royalti besar, kita mau kerusakan lingkungan ditanggung Freeport, itu saja," ujar Marwan.
Marwan mengatakan, solusi renegosiasi yang menguntungkan sempat dibahas oleh petinggi Freeport. Marwan pun menyarankan supaya pemerintah Indonesia lebih mengambil solusi tersebut.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.