Pengamat: Pejabat Pembuat Kontrak Karya ke II Freeport Perlu Dituntut

Kompas.com - 05/12/2015, 13:37 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menegaskan, pejabat pemerintah era Joko Widodo-Jusuf Kalla yang masih mempraktikan tradisi masa lalu dalam hal perpanjangan operasi perusahaan tambang, harus dicopot.

“Bahwa masih ada oknum yang melanjutkan tradisi masa lalu untuk mendapatkan rente, itu memang harus diputus,” kata Marwan, Sabtu (5/12/2015).

Marwan menyampaikan hal itu terkait dengan adanya kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto yang diduga melakukan pelanggaran etik berupa melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Menurut Marwan, pejabat yang menjadi pemburu rente dalam perpanjangan kontrak bukan kali ini saja terjadi.

Dia bilang, tak bisa dimungkiri bahwa penandatanganan kontrak pertama Freeport sekitar tahun 1967-1970 itu sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Lalu terjadi perpanjangan 91-94, sama juga. Bahkan yang melakukan KKN di periode kedua itu, sampai sekarang itu masih hidup. Ini saya kira perlu menjadi objek juga untuk dituntut, untuk diseret,” ucap Marwan.

Untuk diketahui KK-II PTFI menyetujui PTFI bisa beroperasi di Indonesia selama 30 tahun, dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun.

Mengacu kontrak yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan pihak PTFI, maka perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat itu bisa mengeruk bumi Papua hingga 2041.

Penandatangan KK-II PTFI sendiri dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kala itu Ginandjar Kartasasmita, dan Presiden Direktur PTFI waktu itu Hoediatmo Hoed.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Whats New
Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak 'Jebol'

Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

Whats New
Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Whats New
Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Rilis
Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.