Ketua Komisi VII Sarankan Pemerintah Tak Ladeni Permintaan Freeport

Kompas.com - 05/12/2015, 18:24 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kardaya Warnika mengatakan, kegaduhan soal PT Freeport Indonesia disebabkan tidak ditaatinya aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Kardaya menerangkan, berdasarkan beleid tersebut, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan diperpanjang, asalkan dilakukan penyesuaian terhadap UU 4/2009.

Penyesuaian itu meliputi penerimaan negara dalam bentuk royalti, luas wilayah, penggunaan komponen dalam negeri, dan sebagainya.

“Dan di situ diamanatkan semuanya harus menyesuaikan dalam kurun waktu paling lama satu tahun, sampai dengan 2010,” ungkap Kardaya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Masalahnya, kata Kardaya, PTFI tidak mau melaksanakan amanat UU 4/2009. PTFI tetap berdalih berpegang pada perjanjian KK yang disepakati antara PTFI dan pemerintah Indonesia.
Sehingga, batas waktu satu tahun untuk penyesuaian pun sudah berlalu.

Adapun yang tengah diributkan saat ini adalah soal perpanjangan operasi. Untuk soal ini pun, Kardaya menjelaskan, sebenarnya tidak ada istilah renegosiasi. Hal tersebut mengacu pada perubahan sistem dari rezim KK menjadi rezim izin setelah munculnya UU Minerba.

Jika sistemnya rezim izin, Kardaya menambahkan, seharusnya PTFI menerima apa yang menjadi syarat dari pemerintah, tanpa negosiasi.

“Misal izin mau nonton bola, ya satu tiket satu. Boleh tidak negosiasi 10 orang tiket dua? Ya tidak boleh. Izin itu sifatnya fixed lho, berdasarkan pemerintah,” ucap Kardaya.

Kemudian, lanjut Kardaya, yang juga menjadi persoalan adalah pemerintah meladeni permohonan perpanjangan operasi PTFI, padahal belum waktunya.

Sesuai peraturan, pengajuan perpanjangan operasi PTFI baru bisa dilakukan 2019. Melalui surat Menteri ESDM Sudirman Said tertanggal 7 Oktober 2015, pemerintah dinilai telah meladeni anak usaha Freeport McMoRan Inc.itu.

“Dia (PTFI) mengajukan perpanjangan boleh enggak? Silakan saja. Ibaratnya loket kereta api dibuka jam 6, orang antre jam 3, jam 4 boleh saja. Tetapi, menurut saya, loketnya tidak dibuka."

"Kalau dia (PTFI) mengajukan permohonan perpanjangan sebelum 2019 boleh saja, orang namanya usaha. Tetapi, mestinya dari pemerintah tidak meladeni,” ujar Kardaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Whats New
Olahan Nanas Desa Ini Tembus Pasar Modern, Limbahnya Pun Bisa Bermanfaat

Olahan Nanas Desa Ini Tembus Pasar Modern, Limbahnya Pun Bisa Bermanfaat

Whats New
Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Mulai Dibangun, Luhut: Lembaran Baru Bagi Banten

Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Mulai Dibangun, Luhut: Lembaran Baru Bagi Banten

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.