Menko Perekonomian: Kita Kurang Cerdas kalau Tidak Bisa Dorong Industri Farmasi

Salah satunya ada pada pemenuhan kebutuhan kesehatan. “Sebesar 90 persen farmasi kita masih impor. Kan ironis kalau APBN dikeluarkan besar tiap tahun, tapi untuk impor?,” kata Darmin dalam Investor Gathering 2015, di Jakarta, Senin (7/12/2015).

Darmin mengatakan, kebijakan baik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, langkah itu akan disayangkan jika tidak diimbangi dengan kebijakan industri di belakangnya, tak lain adalah industri farmasi.

“Kita kurang cerdas kalau tidak bisa mendorong industri farmasi. Apalagi pengeluaran Puskesmas itu adalah pengeluaran APBN,” ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Darmin menambahkan, kelemahan ekonomi Indonesia terlihat manakala setiap pertumbuhan ekonomi tinggi, selalu dibarengi dengan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan bahan baku dan barang modal masih banyak tergantung dari luar negeri.

Sebagai informasi, pemerintah dan Komisi XI DPR RI kembali memberikan suntikan modal kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,54 triliun.

Dana tersebut diambilkan dari dana cadangan kesehatan. Hal itu dilakukan lantaran BPJS mengalami defisit likuiditas sebesar Rp 5,85 triliun di akhir 2015.