Pelindo II Minta BPK Audit Program Tabungan Investasi Karyawan JICT

Presiden Direktur JICT Dani Rusli Utama menuturkan audit tersebut sangat diperlukan guna menjamin dana Program Tabungan Investasi benar-benar diterima oleh karyawan JICT.

Dani menuturkan dana itu saat ini dikelola oleh koperasi karyawan dan pemilihan portofolio investasinya kurang transparan.

"Audit semata-mata untuk memastikan dana tersebut dialokasikan untuk apa saja. Ini juga demi kepentingan karyawan. BPK digandeng karena dana itu juga bersumber dari negara. Harus jelas pemanfaatannya," ujarnya kepada Kompas.com Senin (7/12/2015)

Program Tabungan Investasi merupakan dana kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh Pelindo II dan Hutchinson selaku pengelola JICT dalam rentang waktu 1999-2019.

Dana diberikan kepada karyawan secara bertahap setiap tahunnya. Rata-rata per tahun sebesar hampir 2 juta dollar AS.

Hingga tahun 2019, total dana yang diberikan kepada karyawan akan mencapai 18 juta dollar AS atau sekitar Rp 248,4 miliar (kurs Rp 13.800 per dollar AS).

Dani menjelaskan, setelah 2019 dana tersebut dibagikan kepada karyawan JICT yang saat ini mencapai sekitar 800 orang. Dengan demikian, rata-rata setiap karyawan akan mendapatkan sekitar Rp 310 juta pada akhir 2019.

"Kami ingin agar karyawan benar-benar bisa mendapatkan dana dari Program Tabungan Investasi itu. Kalau dihitung dengan kurs saat ini, jumlah yang bisa diterima setiap karyawan JICT sebesar Rp 300 jutaan," jelasnya.

Namun, sejauh ini dana tersebut tidak jelas penggunaannya saat dikelola oleh koperasi karyawan.

Dikhawatirkan pada akhir 2019, nilai yang diterima karyawan bakal jauh lebih rendah dari proyeksi manajemen. "Karena itulah kami ingin menggelar audit atas penggunaan dana tersebut. Pak Lino (RJ Lino, Dirut Pelindo II) sudah berkirim surat kepada BPK untuk minta audit," lanjut Dani.