Nusron: Penerapan LTSP Solusi Pencegahan TKI Ilegal

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan Nusron Wahid mengatakan, jika merujuk pada riset tersebut ada dua alasan para TKI memilih lewat jalur ilegal atau tidak sesuai prosedur.

"Pertama, menjadi TKI prosedural itu mahal ongkosnya, dan kedua membutuhkan waktu lama," kata Nusron, di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Menyikapi hal itu, lanjut Nusron, BNP2TKI memiliki Direktorat Pengamanan dan Pengawasan yang dipimpin perwira tinggi polri berpangkat brigadir jenderal.

"Hampir setiap hari menangkap orang, tapi tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Karena itu, lanjut Nusron, solusinya adalah menurunkan ongkos supaya mereka menjadi TKI prosedural. Kemudian, lanjut dia, prosesnya disederhanakan.

"Kuncinya ada di Layanan Terpadu Satu Pintu atau LTSP yang harus berjalan sebagaimana mestinya. Ini untuk mengurangi segala biaya atau ongkos yang dibebankan pada TKI," kata Nusron.

Untuk bisa mengoptimalkan upaya tersebut, lanjut dia, momentum saat ini sangat tepat. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan revisi Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

"UU ini diharapkan berlaku longterm, jangan terlalu operasional," katanya.