Kompas.com - 09/12/2015, 20:53 WIB
Penyuluhan terhadap calon TKI, PPTKIS maupun instansi terkait lain perlu dilakukan agar mau berproses secara prosedural.
Dok BNP2TKIPenyuluhan terhadap calon TKI, PPTKIS maupun instansi terkait lain perlu dilakukan agar mau berproses secara prosedural.
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economic Bank Dunia di Indonesia melakukan survei tentang migrasi buruh migran dengan responden sebanyak 15.000 buruh migran Indonesia pada kurun waktu September 2014-April 2015 lalu. Berdasarkan survei tersebut sebanyak 64 persen TKI berstatus ilegal dan yang legal hanya 36 persen.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan Nusron Wahid mengatakan, jika merujuk pada riset tersebut ada dua alasan para TKI memilih lewat jalur ilegal atau tidak sesuai prosedur.

"Pertama, menjadi TKI prosedural itu mahal ongkosnya, dan kedua membutuhkan waktu lama," kata Nusron, di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Menyikapi hal itu, lanjut Nusron, BNP2TKI memiliki Direktorat Pengamanan dan Pengawasan yang dipimpin perwira tinggi polri berpangkat brigadir jenderal.

"Hampir setiap hari menangkap orang, tapi tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Karena itu, lanjut Nusron, solusinya adalah menurunkan ongkos supaya mereka menjadi TKI prosedural. Kemudian, lanjut dia, prosesnya disederhanakan.

"Kuncinya ada di Layanan Terpadu Satu Pintu atau LTSP yang harus berjalan sebagaimana mestinya. Ini untuk mengurangi segala biaya atau ongkos yang dibebankan pada TKI," kata Nusron.

Untuk bisa mengoptimalkan upaya tersebut, lanjut dia, momentum saat ini sangat tepat. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan revisi Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

"UU ini diharapkan berlaku longterm, jangan terlalu operasional," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X