Tax Amnesty, Repatriasi Dana Pengemplang Pajak Hanya Opsional

Kompas.com - 12/12/2015, 11:12 WIB
Mentri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro KOMPAS.com/SRI LESTARI Mentri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro
EditorErlangga Djumena
NUSA DUA, KOMPAS.com -  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui ketentuan pengembalian dana wajib pajak ke dalam negeri dalam Rancangan UU Pengampunan Pajak hanya bersifat opsional, dengan iming-iming insentif pengurangan uang tebusan yang wajib dibayarkan.

Menkeu, dalam sebuah seminar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (11/12/2015), memastikan pasal repatriasi tersebut sudah tercantum pada Rancangan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Versi (draf RUU Pengampunan Pajak) yang saya miliki, yang terakhir, repatriasi masuk," ujarnya dalam konferensi pers "Seminar Reformasi Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan yang Kuat dan Merata".

"Yang repatriasi tarif (uang tebusannya) akan lebih kecil, jika tidak repatriasi tarifnya lebih tinggi," tambahnya.

Namun, Bambang masih enggan mengungkapkan besaran terbaru tarif tebusan untuk wajib pajak yang ingin "diampuni" dari sanksi pajak, dengan skema pengampunan pajak tersebut.

Bambang menegaskan pengampunan pajak menjadi terobosan yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki basis data pajak. Dengan perbaikan basis data pajak yang menjadi salah satu masalah mendasar pajak, --selain tingkat kepatuhan--, potensi penerimaan pajak yang selama ini tidak tergali, diharapkan dapat diserap maksimal untuk pembiayaan pembangunan.

Setelah repatriasi dana wajib pajak yang ditaruh di luar negeri ke dalam negeri, pemerintah akan mendorong dana tersebut untuk diinvestasikan ke Surat Berharga Negara (SBN).

Hal itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbesar kepemilikan domestik di portofolio SBN, dibandingkan kepemilikan asing yang saat ini mencapai 37,4 persen.

Saat ini, Bambang mengaku belum bisa memastikan potensi dana yang kembali ke dalam negeri akibat pengampunan pajak. Sebelumnya, Sigit Pramudito saat masih Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan, potensi tambahan penerimaan dari pengampunan pajak sebesar Rp 60 triliun. (baca: Pemerintah Targetkan Rp 60 Triliun dari Pengampunan Pajak)

Bambang berharap, RUU Pengampunan Pajak dapat disahkan pada tahun ini.

Adapun perkembangan terakhir dari parlemen, pada Selasa (9/12/2015) sidang paripurna DPR yang mengagendakan paparan Badan Legislasi tentang RUU Pengampunan Pajak ditunda ke Selasa pekan depan, karena jumlah anggora DPR yang hadir jauh dari batas kuorum.

baca juga: Tax Amnesty, Aset Pengemplang Pajak Tak Perlu Dibawa ke Indonesia?




Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X