Maksimalkan Penerimaan Pajak, Ini Saran Dahlan Iskan

Kompas.com - 16/12/2015, 18:53 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memprediksi realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target. Hingga akhir 2015, penerimaan pajak hanya berkisar antara 80 hingga 82 persen. Sementara itu, strategi berupa pengampunan pajak atau tax amnesty guna meningkatkan penerimaan pajak dipandang tidak terlalu efektif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberikan usulan kepada pemerintah untuk menyusun strategi penerimaan pajak yang konkrit. Sehingga, para wajib pajak tidak akan "bandel" akan kewajibannya untuk membayar pajak. "Selama ini ada perasaan kalau bayar pajak, nanti akan masuk ke kas negara, masuk ke birokrasi. Jadi rasanya metode semacam ini tidak terlalu konkrit," kata Dahlan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Dahlan memberi contoh, pemerintah membuat sebuah proyek infrastruktur yang legendaris dan membutuhkan investasi puluhan triliun. Sementara, biaya pembangunan proyek tersebut menggunakan setoran pajak yang dilakukan wajib pajak. "Dikumpulkan oleh pemerintah, lalu? diimplementasikan. Jadi memberikan kebanggaan kepada orang yang mau minta pengampunan pajak dengan membeli aset dalam negeri, mumpung pajak murah semasa pengampunan pajak ini," ujar Dahlan.

Dahlan memandang, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah diperkirakannya juga tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan target penerimaan pajak melonjak tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.

Atas dasar itulah, ada usulan untuk pemerintah lebih meningkatkan inovasinya dalam menyadarkan masyarakat secara individu akan pentingnya pajak. Pasalnya, selama ini penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh pajak perusahaan.

Dirjen Pajak mengestimasi penerimaan pajak hanya 80 hingga 82 persen pada akhir tahun 2015 ini. Hingga 22 November 2015, realisasi pajak sekitar Rp 828,93 triliun, atau baru 64 persen dari total target yang terpancang pada APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.