UKM Masih Kesulitan untuk Ekspor

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani SF Motik mengatakan, selama ini persyaratan dan administrasi kerap menjadi kendala UKM untuk mengekspor produknya.

Peraturan dan sistem yang dibutuhkan untuk menembus pasar internasional, kata Suryani, amat sangat rumit khususnya bagi pelaku UKM.

"Persyaratan perdagangan internasional atau perjanjian dengan suatu negara yang akan dimasuki pasarnya membutuhkan skill yang harus dipelajari lagi, karena cukup rumit. Hal ini sulit bagi para UKM," ujar Suryani di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Contoh sederhana, menurut dia, adalah persoalan bahasa Inggris. Menurutnya, penguasaan bahasa Inggris adalah persyaratan mutlak yang harus dimiliki untuk para pelaku UKM untuk bisa menembus oasar internasional.

Namun, kata dia, harus diakui bahwa tak banyak para pelaku UKM yang menguasai bahasa Inggris.

"Mayoritas pelaku UKM tidak terbiasa dengan bahasa Inggris yang notabene dibutuhkan untuk menembus pasar internasional," ujar Suryani yang juga Wakil Ketua Kadin ini.

Hal ini wajar, kata dia, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda misalnya dengan Singapura yang masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris.

"Kita mesti sadar kalau Indonesia itu negara dengan berbahasa melayu bukan bahasa Inggris. Sedangkan menembus pasar harus pake bahasa inggris," tutur dia.

Makanya, kata Suryani, daripada direpotkan oleh persyaratan, UKM baiknya dibantu oleh pemerintah untuk memasarkan produknya. Salah satunya membuat satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menampung dan memasarkan produk-produk UKM ke luar negeri.

Menurut dia, sistem ini pernah diterapkan di Jepang. Nantinya, BUMN ini akan bertindak sebagai penampung produk-produk UKM. Kata dia, dengan begini UKM cukup fokus untuk membuat produk yang berkualitas, tanpa harus dipusingkan oleh pemasaran.

"UKM fokus saja membuat produk yang bagus, biar pemerintah lewat BUMN ini yang urus pemasarannya," tutur dia.

Hal ini, menurut dia perlu untuk diterapkan. Karena bisa mengurangi ketimpangan dalam ekonomi. Menurut dia, selama ini ekspor kita hanya disumbang dari perusahaan - perusahaan besar, UKM tidak mengambil peranan besar.

Kata dia, supaya pihak yang menikmati ekspor bukan hanya 5 persen atau 10 persen masyarakat, tapi bisa dinikmati oleh semua masyarakat.

"Jangan bangga jika 10 besar terkaya di ASEAN ada di Indonesia. Kita baru bisa bangga kalau kontribusi pertumbuhan ekonomi itu dari misalkan 80 persen masyarakat. Bukan hanya korporat raksasa," ucap Suryani.