Kompas.com - 01/01/2016, 03:30 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution Indra AkuntonoMenko Perekonomian Darmin Nasution
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2016.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, skema kedua merupakan kredit ritel yang bisa dimanfaatkan pelaku sektor perdagangan.

“Kita sedang menggodok dengan kementerian yang ada. Itu plafonnnya lebih tinggi dari kredit mikro, yaitu Rp 500 juta,” kata Darmin, di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Untuk sementara, kata Darmin, pemerintah sudah memutuskan kredit mikro dengan plafon Rp 25 juta per debitur bisa mulai disalurkan per 2 Januari 2016.

Debitur yang disasar kredit mikro ini diantaranya petani, perajin, nelayan, dan sebagainya. Adapun untuk skema kredit ritel tadi, Darmin mencontohkan, nantinya kredit tersebut bisa dimanfaatkan oleh calon pengusaha misalnya usaha salon.

“Kita masih mempersiapkan skema untuk kredit investasi dan kredit modal kerja dalam rangka KUR ini. Itu sedang kita garap dengan kementerian/lembaga,” kata Darmin.

Darmin menambahkan, untuk penyaluran KUR 2016, pemerintah melakukan sejumlah langkah tambahan. Salah satunya, jumlah bank penyalur KUR ditambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penambahan bank penyalur KUR ini dilakukan guna mengantisipasi terkurasnya nasabah dari bank lain akibat animo masyarakat yang sangat tinggi untuk memperoleh KUR dari tiga bank BUMN.

Sepanjang 2015, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 21,4 trilun dari 960.424 debitur.

Adapun target penyaluran KUR tahun 2015 mencapai Rp 30 triliun. Sementara itu di tahun 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 120 triliun.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X