Menko: Harga Baru BBM per 5 Januari Sudah Termasuk Pungutan DKE

Kompas.com - 04/01/2016, 15:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah). Icha RastikaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga baru bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar yang mulai berlaku besok Selasa (5/1/2016) merupakan harga plus dana ketahanan energi (DKE).

Kendati mekanisme pungutan DKE masih dalam tahap finalisasi dan masih dibahas dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana, Senin sore, Darmin memastikan harga yang berlaku esok sudah termasuk pungutan DKE.

"Pada waktu ratas pertama dan diumumkan oleh Menteri ESDM, itu sudah menyebut harga setelah ada pungutan Rp 200 per liter untuk Premium. Ya besok ya harga itu yang akan diumumkan," kata Darmin, Senin (4/1/2016).

Darmin menuturkan, Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi belum cukup sebagai acuan pungutan DKE.

Dalam beleid tersebut, peruntukan dana pungutan hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Oleh karena itu rakor tadi menyepakati akan dibuat PP dari UU 30 tahun 2007 itu dan akan ada Permen ESDM. Cuma sore ini akan ada ratas kabinet sehingga saya jangan menjelaskan dulu semua substansinya," terang Darmin.

Pungutan Rp 200 per liter untuk Premium dan Rp 300 per liter untuk Solar dilakukan PT Pertamina (Persero) dan disimpan dalam rekening khusus.

"Nanti pada tanggal 10 bulan depan itu akan dialihkan ke badan yang akan dibentuk oleh PP tadi itu," kata Darmin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X