Pejabat BUMN: Ini PR Pertamina sama PLN "Geblek"...

Kompas.com - 07/01/2016, 13:04 WIB
Ilustrasi KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegangan antar-dua perusahaan pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), terkait harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 1, 2, dan 3 yang ditunjukkan kedua juru bicara perusahaan disayangkan oleh pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini PR (Public Relation) Pertamina sama PLN geblek. Ngapain pakai keluarin rilis? Ini kan lagi koordinasi internal. Ngapain dia ngomong-ngomong keluar?" kata Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Periwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Edwin mengatakan, dalam beberapa hari ini, pihak Kementerian BUMN sedang melakukan koordinasi dengan pimpinan PLN dan Pertamina Geothermal Energy (PGE).

"Kemarin, saya sudah ngomong sama PGE, sudah ngomong sama Pak Sofyan (PLN). Tetapi, ini masih dalam proses. Saya sudah lapor Bu Menteri (Rini Soemarno) juga mengenai ini. Ini lagi kita urus semuanya, tetapi kenapa dibuat dijadiin... ini kan internal kita dulu diberesin," ucap Edwin.

Sebelumnya ramai diberitakan, belum ada kesepakatan harga listrik dari PLTP Kamojang 1, 2, dan 3 antara PGE, anak usaha Pertamina, dengan PLN.

Menurut PLN, harga yang ditawarkan PGE terlalu mahal. PLN memperkirakan harga uap di Kamojang tidak akan melebihi estimasi harga uap yang telah ada, yakni sebesar Rp 535 per kwh atau sebesar 4 sen dollar AS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Diskon PPnBM hingga 100 Persen, Sri Mulyani: Kalau Mau Beli Mobil Sebaiknya Sekarang

Ada Diskon PPnBM hingga 100 Persen, Sri Mulyani: Kalau Mau Beli Mobil Sebaiknya Sekarang

Whats New
Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Airlangga: Insentif PPnBM Mobil dan Rumah Bisa Dongkrak Ekonomi RI 1 Persen

Whats New
[POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

[POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

Whats New
Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Whats New
Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X