Bea Cukai dan KKP Gagalkan Penyelundupan Mutiara Senilai Rp 45 Miliar

Kompas.com - 12/01/2016, 11:22 WIB
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan MKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers penegahan ekspor ilegal mutiara ke Hongkong senilai Rp 45 miliar, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Total bobot ekspor ilegal mutiara yang berhasil ditegah seberat 114 kilogram. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan MKP Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers penegahan ekspor ilegal mutiara ke Hongkong senilai Rp 45 miliar, Jakarta, Selasa (12/1/2016). Total bobot ekspor ilegal mutiara yang berhasil ditegah seberat 114 kilogram.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan ekspor ilegal mutiara senilai Rp 45 miliar.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi pers, Selasa (12/1/2016) mengatakan, kerjasama kedua instansi berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal 114 kilogram mutiara ke Hongkong.

Bambang menjelaskan, pada tanggal 2 Desember 2015 CV SBP mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Barang tersebut diajukan sebagai beads (manik-manik) yang dikemas dalam 5 boks kayu dengan berat bruto 116,5 kg.

Pengiriman tersebut, lanjut Bambang menggunakan konsolidator (LCL), artinya dalam satu kontainer terdapat beberapa pengirim dengan beberapa penerima barang di luar negeri.

"Selanjutnya, berdasarkan informasi dari KKP dan hasil analisa intelijen diindikasikan adanya pelanggaran berupa pemalsuan dokumen. Indikasinya yaitu barang tidak sesuai dengan PEB," kata Bambang.

Kemudian, menindaklanjuti informasi tersebut, diterbikanlah Nota Hasil Intelijen (NHI) dan dilakukan pemeriksaan fisik serta uji laboratorium oleh Balai Pengujian Identifikasi Barang (BPIB).

Hasil uji laboratorium BPIB keluar dan menyatakan bahwa barang tersebut merupakan jenis Mutiara Budidaya dari laut, belum diolah. Bambang menambahkan, mutiara yang ditujukan ke Hongkong ini diperkirakan bernilai minimal Rp 45 miliar dengan kisaran harga Rp 400.000 per gram.

Dia bilang, apabila KPU BC Tanjung Priok tidak menggagalkan upaya ini, Indonesia berpotensi kehilangan devisa negara sebesar Rp 45 miliar.

"Selain itu, kerugian immaterial yang ditimbulkan adalah tidak berkembangnya industri mutiara nasional, karena bahan bakunya diselundupkan ke luar negeri," ucap Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penetapan NIP CPNS, Ini Dokumen-dokumen yang Wajib Diunggah

Penetapan NIP CPNS, Ini Dokumen-dokumen yang Wajib Diunggah

Whats New
Bandara Soekarno-Hatta Catat Rekor Jumlah Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Bandara Soekarno-Hatta Catat Rekor Jumlah Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Whats New
Harga Rp 300 Jutaan, Ini Lelang Rumah 2 Lantai di Bogor dan Tangerang

Harga Rp 300 Jutaan, Ini Lelang Rumah 2 Lantai di Bogor dan Tangerang

Spend Smart
Terus Merugi, Boeing Dikabarkan Bakal PHK 7.000 Karyawan

Terus Merugi, Boeing Dikabarkan Bakal PHK 7.000 Karyawan

Whats New
Telkom Hadirkan SEA Today, Ririek: Semoga Kanal Ini Bawa Indonesia Mendunia

Telkom Hadirkan SEA Today, Ririek: Semoga Kanal Ini Bawa Indonesia Mendunia

Whats New
Libur Panjang, Ini Jumlah Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta dalam 2 Hari

Libur Panjang, Ini Jumlah Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta dalam 2 Hari

Whats New
5 Rumah di Bekasi Dilelang Online, Harga Mulai Rp 120 Juta

5 Rumah di Bekasi Dilelang Online, Harga Mulai Rp 120 Juta

Spend Smart
Sidak Lapangan, KKP Ingin Pelaku Ekspor Benih Lobster Taati Aturan

Sidak Lapangan, KKP Ingin Pelaku Ekspor Benih Lobster Taati Aturan

Whats New
Perhatikan 3 Hal Ini Saat Transaksi Elektronik

Perhatikan 3 Hal Ini Saat Transaksi Elektronik

Spend Smart
Menkop Teten: UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Menkop Teten: UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Whats New
Upah Minimum Tak Naik, Tahun Depan Subsidi Gaji Berlanjut?

Upah Minimum Tak Naik, Tahun Depan Subsidi Gaji Berlanjut?

Whats New
Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Teguran hingga Diberhentikan, Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tak Ikuti SE Upah Minimum

Teguran hingga Diberhentikan, Sanksi untuk Kepala Daerah yang Tak Ikuti SE Upah Minimum

Whats New
Omzet Terpukul Pandemi, Pengusaha Minuman Ini Banting Setir Jual Ikan Cupang

Omzet Terpukul Pandemi, Pengusaha Minuman Ini Banting Setir Jual Ikan Cupang

Smartpreneur
BLT UMKM Diperpanjang, Kemenkop UKM Minta Pemda Lakukan Ini

BLT UMKM Diperpanjang, Kemenkop UKM Minta Pemda Lakukan Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X