Menurut dia, jalan Tol Trans-Sumatera bertentangan dengan gagasan tol laut yang dikumandangkan Jokowi sejak kampanye pilpres lalu. Sebab, jalan tersebut dianggap memperkokoh dominasi transportasi darat di Sumatera.
Terlebih lagi, kata Faisal, proyek Tol Trans-Sumatera tidak layak secara finansial lantaran BUMN dipaksa untuk membangun proyek tersebut. Ketidakmampuan finansial itu kemudian disokong oleh sebagian APBN dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN tersebut.
Ia menilai hal tersebut hanya akan membuat sebagian kecil orang yang senang. "Segelintir orang yang telah menguasai ribuan hektar lahan di sekitarnya mabuk gembira. Merekalah yang bakal menjadi raja-raja properti baru kelak," tulis Faisal.
Sementara itu, terkait proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, gagasan proyek itu sulit diterima akal sehat. Sebab, tak akan efisien KA Cepat kalau harus berhenti di lima stasiun, padahal jarak Jakarta-Bandung tak lebih dari 200 kilometer.
Daripada KA Cepat Jakarta-Bandung, ia lebih setuju kalau pemerintah mendorong pembangunan proyek KA Cepat Jakarta-Surabaya. Tempat pemberhentian bisa di beberapa kota besar yang daya belinya sudah memungkinkan untuk naik kereta cepat, misalnya Cirebon dan Semarang.
"Mumpung belum mulai dibangun, batalkanlah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saya berkeyakinan mayoritas mereka (ahli transportasi) akan menolak. Akal sehat saja sulit menerimanya. Mau cepat seperti apa kalau singgah di lima lokasi. Baru tancap gas sudah harus segera mengerem," kata dia.