Kompas.com - 19/01/2016, 16:45 WIB
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, tampak sepi, Kamis (24/11/2011). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOAreal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, tampak sepi, Kamis (24/11/2011). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com – Mundurnya Maroef Sjamsoeddin, Senin (18/1/2016) diyakini tak akan memengaruhi proses divestasi yang saat ini sedang berjalan. Apalagi kini PT Freeport Indonesia telah memiliki Presiden Direktur ad interim, Robert C Schroeder.

“Saya kira pengunduran diri Pak Maroef tidak akan memengaruhi proses divestasi,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Soal divestasi itu, Marwan malah berpendapat sebaiknya pemerintah menyatakan tidak akan membeli saham yang ditawarkan.

Memang benar, kata dia, sesuai perjanjian Kontrak Karya, PT Freeport Indonesia wajib melakukan penawaran saham dilepas.

“Tapi tidak juga kalau ada saham divestasi, pemerintah itu wajib beli. Kita kan membeli berdasarkan mana yang paling menguntungkan buat Indonesia. Untung enggak beli?” kata dia lagi.

Lebih lanjut dia bilang, apabila membeli saham divestasi yang kabarnya ditawarkan sampai 1,7 miliar dollar AS itu tidak menguntungkan, pemerintah masih punya opsi lain.

“Ada opsi 2021 itu nanti kontraknya berakhir. Ya sudah, tunggu 2021 saja,” kata Marwan.

Nantinya, pada tahun tersebut pemerintah tinggal mengambil alih pengelolaan wilayah pertambangan Freeport Indonesia berdasarkan nilai bukunya. Hal ini, kata Marwan, sama seperti perlakukan terhadap Blok Mahakam dan Inalum.

Marwan mengakui, tadinya memang dia berpendapat lebih baik pengambialihan saham dilakukan oleh pemerintah ataupun BUMN, dan bukan melalui market. Akan tetapi dalam perkembangan ekonomi dan politik, sambung Marwan, opsi menunggu kontrak berakhir pada 2021 makin menguat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Spend Smart
Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Rilis
Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Whats New
BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Whats New
BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

Whats New
Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Spend Smart
Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.