Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai tahun 2016. Hal ini merupakan upaya diversifikasi sekaligus pengembangan dan perluasan pemanfaatan EBT.

"Untuk diversifikasi dan memaksimalkan EBT, butuh dana Rp 1.600 triliun. Pengembangan EBT butuh pembiayaan cukup besar, hampir tidak mungkin dipenuhi seluruhnya di APBN," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Hidayat menjelaskan, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemanfaatan EBT untuk menggeser peran energi fosil. Indonesia juga membutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengembangkan EBT.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki dana yang besar. Lebih lanjut, Hidayat mengatakan, hal ini yang menjadi salah satu alasan penetapan dana ketahanan energi (DKE). Pasalnya, karena energi fosil akan segara habis dalam waktu cepat ataupun lambat, ketahanan energi perlu dibangun.

"DKE bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. DKE penerimaan berasal dari premi pengembangan energi fosil dan dana dari badan usaha energi tak terbarukan," kata Hidayat.