Menteri Lingkungan Hidup Bantah Amdal Kereta Cepat Dipaksakan

Kompas.com - 21/01/2016, 11:04 WIB
Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei. ED Jones / AFPSebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar membantah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kereta api cepat Jakarta-Bandung dipaksakan.

"Oh tidak, tidak. No, No ini tidak dipaksakan. (Amdal) sudah sesuai prosedur," ujar Siti Nurbaya di sela-sela groundbreaking kereta api cepat di Walini, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016).

Dari catatan yang ia terima, sosialisasi sudah dilakukan 21-23 Desember di beberapa kabupaten kota. Misalnya, tanggal 21 di DKI Jakarta dan Bekasi, tanggal 22 di Bandung, Cimahi, Kab Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian tanggal 23 Desember di Purwakarta dan Karawang. "Jadi masyarakat sudah terinformasi," ucapnya.

Pada tanggal 13 Januari, sambung Siti, seluruh dokumentasi administrasi dinyatakan lengkap dan masuk.

Memasuki 18 Januari dilakukan rapat teknis amdal. Di dalam rapat ini, semua masukan ditampung. Tanggal 19 dilakukan rapat komisi amdal.

"Semua masukan di rapat amdal inilah yang keluar dari berbagai media," imbuhnya.

Padahal, semua masukan untuk amdal kereta cepat sudah diakomodir. "Nah, hal-hal yang dipersoalkan tadi itu, semua sudah diakomodir. Amdal itu sebenarnya satu paket terdiri dari analisis dampak lingkungan (Andal), RPL, RKL, itu satu paket," imbuhnya.

Semua catatan, sambung Siti, seperti kekhawatiran longsor itu sudah masuk dan penyelesaiannya berupa mitigasi sudah disiapkan.

"Harus bedakan antara kereta cepat dengan kota pertumbuhan. Cara melihatnya dari kajian hidup strategis," tuturnya.

Selain itu, ada tiga hal untuk melihat lingkungan. Yakni Amdal, kajian lingkungan hidup strategis dan life cycle asassment. Dan Amdal kereta api cepat sudah selesai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X