Izin Pembangunan KA Cepat Belum Ada, Wapres Sebut Tidak Ada Masalah

Kompas.com - 22/01/2016, 14:56 WIB
Pramugari China Railway High-Speed atau Bullet Train (Kereta Peluru) Beijing-Tian Jin berada di depan pintu gerbong, Senin (25/3/2013). Kereta berkecepatan 300 km per jam mampu menempuh jarak 1.500 kilometer dari Beijing ke Shanghai dalam tempo lima jam. KOMPAS IMAGES / FIKRIA HIDAYATPramugari China Railway High-Speed atau Bullet Train (Kereta Peluru) Beijing-Tian Jin berada di depan pintu gerbong, Senin (25/3/2013). Kereta berkecepatan 300 km per jam mampu menempuh jarak 1.500 kilometer dari Beijing ke Shanghai dalam tempo lima jam.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Dimulainya pembangungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai polemik lantaran belum mengantongi izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memiliki masalah apapun.

"Enggak ada masalah. Masa tidak bisa dikeluarkan izinnya," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Kalla bahkan menegaskan bahwa izin KA Cepat sudah dikeluarkan Kementerian. Menurut dia, hal itu diketahui saat rapat kabinet di istana beberapa waktu lalu. "Sudah (dikeluarkan izinnya). Itu dalam rapat kemarin di Istana itu Menteri Perhubungan sudah keluarkan (izin)," kata Kalla.

Sementara menurut Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan, izin pembangunan masih dalam proses. Ia menuturkan, izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan hanya tinggal proses teknis saja. Dalam waktu dekat diharapkan bisa segara keluar.

"Izin pembangunan saya dapat info dari Dirjen (Perkeretaapian), Dirjen dari Menteri mudah-mudahan dalam semiimggu ini juga bisa (keluar)karena semua dokumen sudah kita sampaikan, penjelasan sudah, hanya butuh tambahan yang diminta penjelasan," kata Hanggoro usai acara groundbreaking KA Cepat di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/1/2016).

Adapun Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa beberapa perizinan KA cepat memang belum rampung.

"Untuk pembangunannya harus memperoleh Izin Pembangunan. Izin Pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatanprasarana kereta api," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid dalam keterangan resminya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X