Jonan dan Ketidakhadirannya pada "Groundbreaking" Kereta Cepat

Kompas.com - 25/01/2016, 12:35 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. KOMPAS.com/SRI LESTARI Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
KOMPAS.com — Sebagai Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat ini. Namun, ternyata dia absen saat acara groundbreaking proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1/2016) lalu.

Bahkan, Presiden Jokowi yang hadir langsung pada acara groundbreaking kereta cepat mengaku tidak tahu dan tidak mengerti alasan Jonan absen.

"Enggak tahu saya. Ya, enggak ngerti saya. Tanya saja Menko (Perekonomian) atau Menteri BUMN," tutur Presiden. (Baca: Ditanya Alasan Jonan Tak Hadir, Jokowi Jawab "Tidak Tahu")

Lantas mengapa Jonan tidak menghadiri acara diskusi dimulainya proyek pembangunan yang mencapai Rp 72 triliun itu? Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid sudah memberikan penjelasan.

Menurut Hadi, Menhub Jonan tidak hadir karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan agar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa segera dilaksanakan, tidak hanya groundbreaking. (Baca: Jonan Pilih Berada di Kantor daripada di Acara "Groundbreaking" KA Cepat).

Ya, meski sudah groundbreaking, izin pembangunan proyek itu belum dikeluarkan Jonan. Masih ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku badan usaha penyelenggara prasarana kereta cepat.

Tak banyak dilibatkan

Sedari awal, proyek kereta cepat itu tidak banyak melibatkan seorang Jonan. Proyek ini murni proyek bisnis BUMN Indonesia dan China. Tak ada dana APBN. Programnya pun tak tercantum di Kementerian Perhubungan.

Jonan juga tidak banyak dilibatkan dalam memilih China untuk menggarap proyek kereta cepat itu. Keputusan itu diambil oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini adalah orang yang sedari awal ngotot mendorong realisasinya megaproyek itu. Bahkan, Rini pula yang meminta China ikut berpartisipasi memburu proyek tersebut.
Meski tidak banyak dilibatkan, Jonan masih memiliki kekuatan. Sebab, semua izin pembangunan proyek kereta harus mendapatkan restu dari Menteri Perhubungan.

Hingga groundbreaking kereta cepat pada Kamis lalu, Jonan belum mengeluarkan izin pembangunannya. Sementara izin trase dan izin badan usaha penyelenggara prasarana kereta cepat sudah dikeluarkan. (Baca: Sudah "Groundbreaking", KA Cepat Belum Kantongi Izin Pembangunan dari Jonan).

Minimnya peran Jonan dalam proyek kereta cepat membuat heran ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri.

Menurut dia, proyek tersebut didominasi oleh Rini Soemarno dan ada kepentingan terselubung yang sedang dimainkan oleh Rini. (Baca: Faisal Basri: Kok yang Urusi Kereta Api Menteri BUMN?)

Sejak dulu menentang
Lagi pula, sejak menjabat Direktur Utama PT KAI dulu, Jonan menentang kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat itu proyek tersebut digadang-gadang akan menggunakan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan," kata  Jonan dalam "CEO Speaks on Leadership Class" di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014.

Menurut dia, lebih penting mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua daripada membangun kereta cepat.

"Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu," ucap Jonan. (Baca: Dirut PT KAI: Saya Menentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

Sikap tegas itu terbawa hingga menjadi Menteri Perhubungan. Sebelum Presiden memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak boleh menggunakan APBN, Jonan sudah lebih dulu.

Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Baca juga: Jonan "Haramkan" Dana APBN untuk Biayai Proyek Kereta Cepat)

Setelah Presiden Jokowi memutuskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN, Jonan senang. Alasannya, sederhana saja. Menurut Hadi, dengan tidak menggunakan APBN, berarti dana di APBN bisa digunakan untuk transportasi di pulau-pulau di luar Jawa.

"Pada prinsipnya Menhub sangat senang ada pihak swasta bersinergi dengan BUMN membangun kereta cepat di Jawa sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan fasilitas transportasi di luar Jawa," kata Hadi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X