Tak Mau Kecolongan, Kemenhub Hati-hati Tanda Tangani Konsesi Kereta Cepat

Kompas.com - 26/01/2016, 12:02 WIB
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau pembukaan lahan untuk proyek kereta cepat koridor Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIPresiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau pembukaan lahan untuk proyek kereta cepat koridor Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat berhati-hati dalam menandatangani konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, pemerintah tidak mau bertanggung jawab jika nantinya pihak dari kereta cepat itu bangkrut.

"Karena ini menyangkut 50 tahun (ke depan) negara kita. Harus hati-hati. Harus ada statement, kalau fail atau gagal, bukan tanggung jawab negara," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dia menuturkan, apa yang terjadi di Taiwan bisa jadi pembelajaran. Menurut Hermanto, kereta cepat di Taiwan mengalami kebangkrutan karena jumlah penumpangnya tidak sesuai dengan perkiraan.

Lantaran bangkrut, kereta cepat Taiwan akhirnya diambil alih oleh pemerintah dan menjadi tanggungan negara. Indonesia tak ingin seperti itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, izin konsesi oleh swasta maksimal dilakukan selama 50 tahun.

Dalam Pasal 10 aturan tersebut, konsesi harus dilakukan antara Menteri Perhubungan dan badan usaha, yakni PT KCIC. Selain itu, badan usaha juga harus melakukan konsesi dengan dengan gubernur serta bupati atau wali kota yang daerahnya dilalui kereta cepat.

Hingga saat ini, ada pembahasan yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku badan usaha penyelenggara prasarana kereta api.

Rencananya, bila semua dokumen dipenuhi, penandatanganan konsesi bisa dilakukan pada Kamis (28/1/2016) mendatang.

"Sampai kemarin belum sepakat, harusnya ada hak kewajiban. Terkait kerugian mereka (KCIC), harusnya ada perubahan kebijakan, ganti rugi plus bunganya kita gak mau nanggung," kata Hermanto.

Seperti diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk PT KCIC.

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.

Baca juga: Masyarakat Pro dan Kontra Terkait Kereta Cepat

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X