Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Tak Mau Lihat Proyek KA Cepat mangkrak Layaknya Monorel

Kompas.com - 26/01/2016, 18:29 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak ingin melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mangkrak dan bernasib sama layaknya proyek monorel. Oleh karena itu, mantan bos KAI itu memberi peringatan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk tidak abai.

"Kalau kereta cepat ini pembangunannya tidak jadi, ya mereka (KCIC) harus batalkan, mereka mesti bersihkan lingkungan dan dikembalikan seperti semula," ujar Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

"Karena itu, proyek itu jangan ditinggalkan. Kalau ditinggal nanti kayak monorel. Itu aja sebenarnya, enggak ada apa-apa kok," lanjut mantan bos PT KAI itu.

Meski begitu, Jonan mengatakan bahwa empat BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menyatakan sanggup membiayai proyek tersebut dihadapan Presiden Jokowi. Keempat BUMN tersebut adalah PT Wijaya Karya, PT KAI, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII.

Menurut Jonan, proyek KA cepat merupakan proyek murni bisnis antara BUMN Indonesia dan China. Artinya, pemerintah sama sekali tidak akan menganggarkan dana APBN. Bahkan, Jonan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan apapun untuk proyek tersebut. Artinya, apapun yang terjadi selama masa konsesi merupakan tangung jawab badan usaha, bukan pemerintah.

Hingga saat ini, Jonan belum mengeluarkan izin pembangungan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, PT KCIC belum menyelesaikan berbagai dokumen perizinan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Prasarana Perkeretaapian.

Selain itu, Jonan juga belum meneken konsesi kereta cepat dengan PT KCIC. Kementerian Perhubungan memilih untuk berhati-hati lantaran penandatangan konsesi akan berjalan 50 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com