Perusahaan Migas Minta Masa Eksplorasi Diperpanjang

Direktur Hulu Migas, Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan, sejumlah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) mengalami kendala selama masa eksplorasi. Kendala tersebut diantaranya meliputi proses perizinan, pembebasan lahan, hingga gangguan keamanan seperti demonstrasi.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak maksimalnya kegiatan pengeboran pada masa eksplorasi.

Djoko mengatakan, karena terlalu mepet memasuki masa produksi, pada umumnya para KKKS ini mengajukan PJWE. Masalahnya, kata dia, mengacu Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, PJWE bisa diberikan akan tetapi hal ini akan menggerus masa produksi 20 tahun.

"Yang dia minta, pak tolong masa produksinya tetap 20 tahun. Kan di UU Migas itu masa produksi 20 tahun. Selama ini kita bisa berikan PJWE, tapi masa produksinya dikurangin. Nah dia minta jangan dikurangin," kata Djoko, Jumat (29/1/2016).

Di samping tengah mengkaji perubahan aturan PJWE, Djoko menuturkan kementerian juga sedang melihat kemungkinan perubahan soal penggantian masa eksplorasi yang hilang.

Dia menyebutkan, apabila kedua hal ini bisa dilakukan, maka akan sangat membantu industri hulu migas dalam menghadapi anjloknya harga minyak mentah.

Dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yakni di pasal 15 disebutkan, jangka waktu eksplorasi diberikan kepada kontraktor kontrak kerjasama selama enam tahun. Jangka waktu eksplorasi bisa diperpanjang satu kali, selama empat tahun. Adapun masa produksi diberikan selama 20 tahun.

Permintaan lain
Selain mengusulkan sejumlah relaksasi pada masa eksplorasi, KKKS juga mengajukan usulan untuk masa produksi, merespons tren penurunan harga minyak mentah dunia.

Salah satunya adalah penundaan First Tranche Petroleum (FTP) dan Domestic Market Obligation (DMO), atau FTP&DMO Holiday.