TNI AU Protes Kereta Cepat di Halim, BUMN Sebut Menhan Tidak Keberatan

Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sudah menerima surat dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak berkeberatan pembangunan stasiun KA cepat di Halim.

"Kita sudah menerima surat dari Menhan bahwa tidak keberatan dalam rangka menggunakan daerah Halim sebagai station," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Meski begitu, ia mengakui belum ada keputusan yang diambil terkait proses TNI AU. Saat ini pembicara internal di TNI AU dan Kemenhan masih dibahas.

"Terlalu cepat aksi kita katakan TNI AU menolak. Jangan dulu dikatakan demikian itu akan dibicarakan lebih lanjut," kata Sahala.

Informasi saja,  trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung sendiri memiliki panjang 142,3 km dengan empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar, serta satu dipo di Tegalluar.

Meski banyak diterpa berbagai persoalan termasuk protes TNI AU, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan tidak merasa proyek KA cepat menuai polemik masyarakat.

Menurut dia, polemik hanya terjadi di media saja. "Di masyarakat fine-fine saja. Tapi oke katakan ada polemik. Kita hanya menjalankan tugas sesuai Perpres 107 Tahun 2015. Tidak akan dihentikan. Terus jalan sesuai peraturan yang berlaku," kata Hanggoro.

Sebelumya, melalui surat bernomor B/65-09/21/16/Disfaskonau, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menyampaikan keberatan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto atas pemanfaatan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma sebagai salah satu lokasi stasiun proyek kereta cepat. Sebab lokasi stasiun diyakini bisa berdampak negatif bagi pelaksanaan tugas bandara sebagai pangkalan militer. (baca: Giliran TNI AU dan BMKG Menyoal Kereta Cepat)

Ia menyarankan lokasi stasiun dipindah di tanah TNI AU yang ada di Cipinang Melayu yang punya luas 20 hektar (ha), ketimbang lokasi awal di Halim yang cuma delapan hektar. Namun, untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut, Agus minta kajian lebih lanjut.