Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Sebut Pembangunan Kereta Cepat Jokowi Cacat Hukum

Kompas.com - 05/02/2016, 21:22 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Kebijakan Walhi Munhur Satyahaprabu menilai proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung janggal.

Dia mengatakan proyek ini tidak direncanakan dengan matang.

Selain itu prosesnya pun dinilai melanggar peraturan dan perundang-undangan yang lain.

"Prosesnya janggal dan perencanaannya tidak matang. Padahal proyek besar harus direncanakan dengan matang," ujar Munhur di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

"Bahkan dokumen rencana panjang pembangunan Rencana oembangunan Jangka menengah (RPJM), Presiden Jokowi juga tidak mencantumkan ada proyek kereta cepat Jakarta Bandung," papar Munhur.

Hal ini menunjukan, secara perencanaan pembangunan yang melibatkan investor dari China ini tidak direncanakan dari awal.

Dari segi proses, proyek ini dinilai tidak taat pada undang-undang yang sudah ada.

Walhi melihat pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyalahi Undang-undang Tata Ruang (UU Tata Ruang).

Dalam UU Tata Ruang, penyesuaian tata ruang baru bisa dilakukan dengan tujuan mencegah bencana atau perlindungan lingkungan.

"Bukan untuk penyesuaian proyek. Kalau untuk penyesuaian proyek bisa dipidana," tutur Munhur.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Whats New
Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani 'Pede' Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani "Pede" Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Whats New
Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Whats New
Asing Catatkan 'Net Buy' Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Asing Catatkan "Net Buy" Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Whats New
Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

Whats New
Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Whats New
Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Whats New
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

Whats New
Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Whats New
KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+