Ditantang Menaker Serahkan Data PHK, Ini Kata Serikat Pekerja

Kompas.com - 10/02/2016, 16:47 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. KOMPAS.com/UMMI HADYAH SALEHPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku siap memberikan data PHK kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

Hal itu menyusul tantangan Menaker yang meminta bukti data PHK. "Siap bung, bahkan sebaiknya Menaker datang langsung ke pabrik tersebut dan langsung ketemu buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (8/2/2016).

Berdasarkan data yang diterima KSPI dari berbagai daerah, ada sekitar 12.000 buruh yang sudah dan akan di PHK. Rinciannya, PT Toshiba 865 orang, Panasonic Pasuruan 800 orang, Panasonic Cikarang Bekasi 480 orang, PT Samoin di Jababeka Bekasi 1166 orang, PT Starlink 452 orang, PT Philips Sidoarjo 800 orang.

Selanjutnya, PT Novartis 100 orang di Kuningan, PT Sandoz 200 orang di Pasar Rebo Jaktim, PT Sanopi Aventis 5 orang kemungkinan menjadi 100 orang di Jalan A.Yani Jakarta Timur.

"Di industri perminyakan hampir 5.000-an orang seperti PT Harlaburton sudah PHK 200 orang, Chevron dan Vico Indonesia masih proses perundingan PHK, di PT Ford Indonesia ada kemungkinan PHK 2.000 orang," kata Said.

Selain itu, ada pula industri sepeda motor dan komponen otomotif. Menurut Said, ribuan karyawan tidak diperpanjang kontraknya setelah masa kontrak habis. Saat ini, kata Said, ratusan buruh di industri farmasi resah karena gelombang PHK kian besar.

Di antaranya buruh di PT Merck, PT Glaxo, dan PT Jhonson and Jhonson.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan data terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang hingga mencapai 10.000 orang bukan data yang valid. Alasannya, hingga kini pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait gelombang PHK tersebut.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan, data mengenai jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirilis serikat pekerja harus segera dikoreksi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.