Inflasi Tinggi Masih Mengintai

KUPANG, KOMPAS.com - Ancaman laju inflasi yang tinggi masih mengintai Indonesia pada 2016 ini. Hal itu diungkapkan Bank Indonesia (BI) usai rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Di 2016 ini ada resiko besar terjadinya tekanan inflasi khususnya dari harga pangan," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Kupang, Jumat (12/2/2016).

Menurut BI, potensi kenaikan harga pangan muncul akibat terlambatnya masa tanam dan panen yang disebabkan musim kemarau panjang (El Nino) pada akhir 2015 lalu. Sementara pada pertengahan 2016, ada potensi musim hujan panjang.

Berbagai komoditas pangan yang memicu inflasi ini menjadi perhatian BI. Komoditas tersebut adalah beras, cabai, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi. Tahun lalu angka inflasi nasional berada di angka 3, 35 persen. Sementara pada 2014, angka inflasi mencapai 4,9 persen.

Selama ini, harga pangan memang menjadi penyumbang besar terhadap besaran inflasi. Oleh karena itu, BI mendorong perlunya menjaga ketahanan pangan beserta perbaikan sistem logistik di daerah-daerah penyuplai pangan misalnya NTT.

Lintas sektoral

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan, masih banyak infrastuktur yang harus dioptimalkan dan dibangun untuk menjaga ketahanan pangan di NTT. Di antaranya pembangunan waduk, perbaikan sistem irigasi, ketersediaan pupuk hingga gudang penyimpanan.

Namun demikian, mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan upaya bersama lintas sektoral. Sebab, ketahanan pangan tidak hanya bicara persolan produksi tapi juga distribusi, hingga penjualan pangan. Kepala Badan Pertahanan pangan Kementerian Pertanian Gardjita Budi menuturkan hal tersebut.

Sementara terkait distribusi, Chandra Irawan dari Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperbaiki masalah konektivitas antarpulau di NTT. Salah satu upaya itu yakni menyediakan kapal-kapal perintis untuk rute NTT. "Itu upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan konektivitas mempercepat arus barang di NTT," kata Chandra.

Selain dihadiri pihak Kementerian Perhubungan dan Gubernur NTT, rapat koordinasi inisiatif BI itu juga dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Rapat koordinasi itu menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya mendorong pembangunan waduk, sistem irigasi, hingga ketersediaan pupuk. Selain itu, pembenahan sistem logistik nasional juga didorong dengan penyediaan kapal ternak, kapal perintis, dan percepatan bongkar muat di pelabuhan.