Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak oleh IKEA

Kompas.com - 16/02/2016, 10:10 WIB
Aprillia Ika

Penulis

BRUSSEL, KOMPAS.com - Komisi Eropa pada Sabtu (13/02/2016) berjanji untuk mempelajari laporan penghindaran pajak oleh perusahaan furnitur raksasa asal Swedia, IKEA.

Sebelumnya, IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014.

Laporan tersebut sebelumnya dirilis oleh partai Hijau di Parlemen Eropa.

Juru bicara Komisi Eropa untuk jasa keuangan dan perpajakan, Vanessa Mock mengatakan, "Komisi sudah mencatat laporan tersebut dan temuan mereka akan dipelajari lebih detail," kata dia.

Menurut Partai Hijau, IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg.

IKEA sendiri membantah tuduhan tersebut. "IKEA Group berkomitmen penuh untuk emnjalankan operasionalnya dan kami membayar pajak sesuai dengan peraturan nasional dan internasional," kata IKEA melalui sebuah pernyataan.

"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis di Eropa dan terus melakukan dialog dalam rangka harmonisasi pajak serta sistem pajak internasional yang transparan," tambah pernyataan tersebut.

Dalam laporan tersebut ditulis, estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris.

Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS).

Uni Eropa berupa untuk melacak upaya menghindari pajak semacam ini. Tujuannya untuk menambal lubang yang memungkinkan perusahaan untuk membayar pajak dengan biaya minim.

Di bawah peraturan baru, negara-negara Eropa kini akan mampu menarik pajak perusahaan kendati perusahaan tersebut mentransfer laba mereka ke negara lain.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com