Di Polman, Mentan Dengarkan "Curhat" Petani

KOMPAS.com - Sembari melakukan panen perdana sekaligus menyerahkan bantuan alat-alat mesin pertanian (alsintan) di Desa Tondrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat, hari ini, Selasa (17/2/2016), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mendengarkan curahan hati alias curhat para petani. Pasalnya, saat ini ihwal melambungnya harga beras menjadi hal yang acap dibicarakan.

Padahal, seturut catatan Kementerian Pertanian, stok beras relatif aman di tengah musim paceklik, Februari ini. Sementara, harga gabah di petani sesuai penetapan pemerintah adalah Rp 3.800 per kilogram.

Lantaran itulah, Mentan Amran mencoba mencari tahu akar permasalahan yang terjadi. Dialog pun digelar. Selain para petani setempat, hadir juga dalam pertemuan itu para pedagang beras.

Ditengarai, ada permainan tengkulak soal mahalnya harga beras. Di Sulawesi Barat, menurut temuan Kementerian Pertanian, harga beras menyentuh angka Rp 12.000 tiap kilogramnya. Sementara, harga ekonomis beras sejatinya cuma Rp 7.500 per kilogram.

Dari dialog itu terungkap bahwa pengepul, pedagang, bahkan pengusaha penggilingan padi justru bisa menangguk untuk berlipat. Soalnya, mereka membeli gabah dari petani di angka Rp 4.000 per kilogram. Namun begitu, mereka melepas beras ke konsumen Rp 10.000 per kilogram. Ongkos produksi misalnya biaya angkut, pengeringan, dan pengolahan, kata mereka, tak lebih dari separuh harga gabah yang mereka beli. Kalau dihitung-hitung, para pelaku usaha itu bisa meraup untung rata-rata Rp 18 juta saban bulannya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengatakan bahwa dirinya menghargai pengusaha dalam mencari untung. Namun, ia menekankan, cara pengusaha mencari untung mestinya tidak mematikan petani.

Pangkas

Menteri Amran, kemudian, mengatakan pemerintah akan berperan aktif mengendalikan harga pangan. "Pemerintah akan memotong rantai jaringan bisnis komoditas pangan," tuturnya.

Kebijakan itu ditempuh lantaran jaringan itu terbilang terlalu panjang. Tapi, kebijakan itu juga mesti diupayakan agara harga pangan tidak anjlok.

Mentan Amran menggunakan istilah middle men bagi para pelaku usaha tersebut di atas. Middle men itulah yang bakal dipangkas. Untuk mencapai hal itu, Menteri Amran juga meminta pemerintah daerah ikut serta. “Saya minta pemerintah daerah agar terlibat mengendalikan pengusaha penggilingan, jika perlu membeli gabah petani dengan harga menguntungkan untuk memangkas rantai pasok yang petani,” demikian Mentan Amran.