Karyawan Honorer

Kemarin saya diundang untuk berbicara tentang peningkatan kapasitas diri (self improvement) di sebuah seminar kecil di Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan. Yang mengundang saya adalah Kepala KPPN Kuningan Ratih Hapsari, dia adalah adik kelas saya di FMIPA UGM.

Acara ini dihadiri selain oleh karyawan KPPN, juga oleh mitra kerja dari Satuan Kerja di wilayah pelayanan kantor ini, yaitu Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Menariknya, Ratih meminta seluruh karyawannya hadir, termasuk para sopir, penjaga kebersihan, juga pegawai honorer. Prinsipnya, setiap orang harus didorong untuk meningkatkan kapasitas diri mereka.

Ratih bahkan secara khusus memanggil dua orang karyawan yang bertugas membersihkan kantor, tampil ke depan forum, memberi mereka penghargaan, untuk membangkitkan motivasi mereka.

Pada acara tanya jawab terjadi diskusi menarik soal bagaimana karyawan di tingkat bawah meningkatkan kapasitas mereka. Sangat biasa terjadi, karyawan di tingkat bawah berpikir bahwa posisi mereka abadi di bawah.

Dalam diskusi saya sampaikan bahwa setiap orang bisa naik ke posisi yang lebih baik, dengan syarat ia mau belajar untuk menambah ilmu dan keterampilan. Ada banyak cerita tentang mantan office boy yang naik menjadi karyawan dengan tingkat yang lebih tinggi.

Di perusahaan salah seorang teman saya, ada office boy yang berhasil menjadi programmer. Bahkan ada pula pegawai rendah yang berhasil berkarir sampai ke pimpinan puncak perusahaan. Diskusi juga menyinggung soal karyawan honorer.

Karyawan honorer adalah ironi dalam birokrasi kita. Birokrasi kita itu sudah terlalu gemuk, sangat gemuk, seperti gajah bengkak. Namun birokrasi gemuk itu masih pula memerlukan tambahan berupa karyawan honorer.

Karyawan PNS yang banyak tidak jelas fungsi dan pekerjaannya, masih ditambah lagi dengan karyawan honorer. Pemerintah yang sudah berat beban keuangannya, masih mau menambah beban untuk membayar gaji karyawan honorer. Mengapa?

Sebab pertama adalah persoalan politik pencitraan. Pemerintah membuat citra seakan sedang membuka lapangan kerja. Presiden SBY membuat blunder dengan menambah penerimaan PNS, di antaranya dengan cara mengangkat karyawan honorer, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Blunder ini memicu reaksi berantai. Pemerintah daerah berlomba-lomba merekrut karyawan honorer, dan memberi janji untuk mengangkat mereka jadi PNS. Janji ini merupakan suatu alat politik untuk menuai dukungan.

Bagi para PNS kehadiran karyawan honorer ini adalah kenyamanan. Mereka bisa tetap nyaman bekerja dengan santai, atau bahkan tidak bekerja sama sekali, dengan mengalihkan beban kerja kepada karyawan honorer. Artinya, kehadiran karyawan honorer ini membuat efisiensi birokrasi menjadi semakin menurun.

Tentu saja tidak semua kasus demikian. Ada lembaga pemerintah yang memang harus dibantu karyawan honorer karena memang kekuarangan karyawan.

Ini sekaligus memberi gambaran soal kacaunya birokrasi kita. Distribusi PNS sangat buruk. Ada banyak badan pemerintah yang kelebihan pegawai, tapi ironisnya masih tetap menambah karyawan. Tapi ada pula yang kekurangan karyawan. Ketimpangan distribusi akan segera terlihat bila kita membandingkan antara lembaga di daerah perkotaan dengan daerah terpencil.

Bila kita kaji persoalan ini dari sisi para karyawan honorer, maka kita dapat melihatnya sebagai persoalan pola pikir. Masih sangat banyak orang berharap jadi PNS. Mengapa? Alasannya, gaji tetap, resiko dipecat sangat rendah. Orang bisa bekerja santai, tanpa khawatir kena tegur atau kena sanksi.

Maka banyak orang yang rela menunggu bertahun-tahun, dipekerjakan sebagai karyawan honorer, dengan sedikit harapan akan diangkat menjadi PNS.

Ada banyak persoalan yang ditimbulkan terkait soal karyawan honorer ini. Jumlahnya yang semakin banyak, dengan tuntutan atau harapan bisa diangkat sebagai PNS. Padahal pemerintah dalam posisi kesulitan. Maka ini akan memberi beban psikologis, sekaligus beban politik.

Di sisi lain, ada begitu banyak praktek korupsi dan percaloan dalam proses perekrutan maupun pengangkatan karyawan honorer menjadi PNS. Banyak karyawan honorer yang rela menyogok puluhan bahkan ratusan juta, agar diangkat menjadi PNS.

Praktek percaloan dan penyuapan tidak hanya melibatkan karyawan di kalangan bawah. Pada beberapa kasus bahkan bupati sekalipun terlibat menerima suap.

Dalam diskusi kemarin saya dan Ratih sepakat untuk mendorong para karyawan honorer untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Harapannya, pengetahuan dan keterampilan itu bisa jadi modal untuk mencari pekerjaan lain.

Secara tegas Ratih mengatakan, jangan selalu berharap untuk diangkat jadi PNS, carilah peluang lain juga. Saya setuju dengan dorongan itu.

Salah seorang karyawan honorer yang hadir kemarin ternyata memiliki kemampuan unik. Dia pandai membuat gambar sketsa, yang bisa diolah menjadi gambar bergerak (animasi). Keterampilan ini sebenarnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan swasta. Maka saya dorong dia untuk mempublikasikan karya-karyanya, dan mencari jaringan di mana keterampilannya bisa dipakai.

Di tempat kerja saya yang lama, saya juga pernah merekrut karyawan honorer dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, untuk menjadi karyawan di departemen ekspor-impor. Karyawan ini sudah biasa melayani perusahaan di kantor Bea dan Cukai, sehingga ia tahu seluk beluk prosedur pelayanan. Ia adalah tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Persoalan karyawan honorer ini adalah persoalan besar. Para pimpinan unit kerja pemerintah harus membantu menyelesaikannya, untuk mengurangi jumlah mereka. Caranya, antara lain dengan mendorong mereka meningkatkan kemampuan, agar bisa beralih profesi.

Perusahaan-perusahaan juga bisa merekrut dan memanfaatkan mereka. Mungkin dampak tindakan ini tidak besar. Tapi sekecil apapun dampaknya, usaha untuk mengurangi jumlah karyawan honorer tetap diperlukan.

Tulisan Hasanudin Abdurakhman lain bisa dibaca juga di http://abdurakhman.com