Kompas.com - 23/02/2016, 15:29 WIB
Tabung gas tiga kilogram. KOMPAS/PRIYOMBODOTabung gas tiga kilogram.
|
EditorM Fajar Marta
JAKARTA, KOMPAS.com - Distribusi terbuka gas Elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) dikritik. 

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendesak PT Pertamina (Persero) selaku penyalur Elpiji mengatur distribusi agar lebih tepat sasaran. 

Sejumlah anggota Komisi VI DPR menyampaikan kritikan dan masukan langsung ke direksi Pertamina, dalam rapat dengar pendapat, yang digelar Senin (22/2/2016), seperti Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Partai Golkar, dan Primus Yustisio dari Fraksi Partai Amanat Nasional. 

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan jajaran direksi. 

Endang mengatakan, harga Elpiji di daerah, utamanya perdesaan tidak sama, atau lebih mahal dari harga yang ditetapkan di tingkat agen. 

Di sisi lain, Endang bilang banyak menemukan warga kelas atas yang konsumsi gasnya masih menggunakan Elpiji 3 kg. 

"Mohon Pak Dirut instruksikan lah. Orang kaya-kaya itu juga pakai Elpiji 3 kg. Apa ya tidak malu? Jadi tolong Pertamina ini agar membuat ditribusinya lebih disiplin lah," ucap Endang. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, dia meminta direksi Pertamina untuk menyisir sendiri apa yang dia temukan di lapangan. 

Menurut Endang, harusnya orang-orang kaya tersebut mengkonsumsi gas non-subsidi. 

Apabila mereka menolak, sambung Endang, Pertamina bisa memberikan sanksi tegas. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X