Bersiap Hadapi MEA, BPKN dan Disperindagkop Sidak Produk Non-SNI

Kompas.com - 25/02/2016, 15:22 WIB
|
EditorM Fajar Marta

PONTIANAK, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Kamis (25/2/2016).

Sasarannya adalah sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Pontianak.

Sasaran sidak tersebut, salah satunya di Pasar Teratai dan Swalayan Citra Jeruju Kecamatan Pontianak Barat.

Hasilnya, dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah produk makanan dan minuman, alat-alat listrik dan lain sebagainya yang tidak berlabel SNI.

Ketua Komisi IV Bidang Kerja sama dan Kelembagaan BPKN RI, Firman Tumantara menjelaskan, sidak yang digelar ini sebatas memberikan pemahaman, pengertian, edukasi dan lain sebagainya supaya pelaku usaha tidak menjual produk yang tidak mengantongi sertifikasi produk.

Setiap produk tersebut harus memiliki label SNI dan mencantumkan masa kadaluarsa.

“Sehingga sidak ini dapat meningkatkan kesadaran pembeli dan penjual agar memahami kualitas dan keamanan produk yang akan dibeli,” ujar Firman, Kamis (25/2/2016) di Pontianak.

Selain itu, sidak yang digelar ini sebagai bentuk upaya memberikan jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen, terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan semakin terbukanya pasar antar negara Asean, tentu Indonesia akan dibanjiri produk impor.

"Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga mutunya tidak kalah dengan produk luar,” ungkap Firman.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengatakan, dalam sidak yang dilakukan pihaknya bersama BPKN, ditemukan sejumlah produk tanpa label SNI, produk dari luar negeri yang tidak berlabel halal, tidak memiliki label berbahasa Indonesia, dan masa kadaluarsa yang habis hingga kemasan produk yang rusak.

“Kedepan, kita akan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dengan melakukan monitoring ke lapangan setiap minggunya,” jelas Haryadi.

Terhadap pelaku usaha yang masih membandel, pihaknya siap menindak tegas pelaku usaha, mulai dari pencabutan izin usaha hingga penerapan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) ke pengadilan.

“Apabila pelaku usaha tidak memperhatikan upaya perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka kita siap menggiring pelaku usaha dengan sanksi pidana selama 5 tahun,” tegas Haryadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Whats New
Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Whats New
Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Work Smart
Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Whats New
Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Whats New
Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Whats New
Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Whats New
Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Whats New
Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Whats New
Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Spend Smart
Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Whats New
Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.