Anggaran Terbatas, Pemerintah Berlakukan Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Kompas.com - 26/02/2016, 20:56 WIB
Indonesia GOOGLE MAPSIndonesia
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (pemekaran).

Sebab, anggaran pemerintah cukup terbatas.

"Pemerintah inginkan moratorium," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Ia menjelaskan, pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sedangkan, kondisi keuangan negara masih terbatas.

Bila dipaksakan, Wapres khawatir pemekaran daerah baru justru berdampak buruk kepada daerah lain.

Konsekuensinya, anggaran untuk daerah menjadi berkurang karena harus dibagi lebih banyak.

Saat ini, ada 87 usulan pemekaran yang telah dibahas DPR periode 2009-2014 lalu.

Sementara terkait desakan partai politik yang mendorong pembentukan daerah otonomi baru, sikap Kalla tetap yakni moratorium.

"Dengan alasan yang jelas kita sampaikan, bahwa ini keadaan keuangan negara tidak sebaik sebelumnya. Sehingga kalau itu dipaksakan, (akan jadi) beban pembiayaan ke APBN," kata Wapres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X