G20: Perekonomian Global Masih Mengkhawatirkan

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan pertama di bawah Presidensi Tiongkok, di Shanghai, pada Jumat- Sabtu (26-27/2/2016).

Para menteri negara-negara anggota G20 membahas perkembangan terakhir ekonomi global, kerja sama perpajakan, investasi di sektor infrastruktur, reformasi regulasi keuangan global, arsitektur keuangan internasional serta isu pembiayaan terorisme dan perubahan iklim.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo.

Para menteri negara-negara anggota G20 memandang, penurunan harga minyak telah mempengaruhi prospek pertumbuhan di banyak negara, baik negara maju dan negara berkembang.

Atas dasar hal tersebut, Presidensi G20 Tiongkok mengeluarkan usulan untuk kerja sama yang lebih erat dalam koordinasi dan komunikasi kebijakan di masing-masing negara sebagai upaya meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang sebagaimana tujuan kerja sama G20 itu sendiri.

Sementara itu, Bambang menyoroti secara tegas tantangan implementasi kerja sama perpajakan internasional, khususnya terkait inisiatif base erosionand profit shifting (BEPS) dan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information – AEOI).

Bambang berharap agar batas waktu implementasi AEOI yang telah disepakati yaitu tahun 2017 untuk negara-negara early adopters dan paling lambat tahun 2018 dapat terlaksana dengan penuh.

"Diharapkan nantinya tidak ada negara yang meminta pengecualian dari pelaksanaan AEOI tersebut untuk menghindari pertukaran informasi di bidang perpajakan antar negara," ungkap Bambang, melalui keterangan tertulisnya kepada media, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).

Di samping itu, Bambang juga menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya G20 memerangi upaya rekayasa keuangan oleh institusi-institusi di pusat-pusat keuangan dunia yang bertujuan menghindari transparansi bisnis dan transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan pemilik modal yang sebenarnya (ultimate beneficial owners).

"Indonesia juga memandang penting agar seluruh negara di dunia tidak melakukan perlombaan untuk menurunkan tarif pajak serendah-rendahnya secara tidak sehat dan melupakan pentingnya strategi peningkatan penerimaan negara sebagai upaya mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan di masa depan," ujar Bambang.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri G20 juga bersepakat melanjutkan dan meningkatkan agenda investasi infrastruktur yang lebih fokus kepada aspek kualitas dan kuantitas.

Para Menteri G20 meminta dilakukan langkah lebih lanjut terkait optimalisasi neraca keuangan Multi Development Banks (MDBs).

G20 juga melihat pentingnya optimalisasi tersebut dilakukan melalui aksi bersama untuk mendapatkan proyek berkualitas tinggi, dalam rangka memberikan daya tarik bagi keterlibatan pembiayaan investasi jangka panjang.

"G20 penting untuk terus mendukung agenda investasi infrastruktur sebagai prioritas utama G20, khususnya upaya untuk membangun kerja sama yang lebih erat melalui sebuah aliansi konektivitas infrastruktur global. Indonesia juga mengusulkan agar G20 dapat terus membantu kesiapan negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan bankable projects," terang Bambang.