Pengelolaan Dana Tapera Jangan ‘Profit Oriented’

Kompas.com - 02/03/2016, 11:40 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Undang Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menjadi Undang Undang (UU) Tapera pada Selasa (23/2/2016).

Saat ini aturan turunan pelaksanaan teknis Tapera belum dirilis. Aturan teknis akan memuat mengenai besaran iuran, yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Menanggapi hal tersebut, Real Estate Indonesia (REI) mewakili asosiasi pelaku usaha di sektor properti memberikan pesan kepada pemerintah.

“Tentu yang perlu dikawal adalah bagaimana pengelolaan uangnya nanti. Jangan sampai high cost, dalam arti kata, jangan ada profit oriented,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Eddy Hussy di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Eddy mengatakan, saat ini masih banyak dana-dana untuk program perumahan rakyat yang ditempatkan di bank atau instrumen lain.

Dia bilang, REI berharap dana Tapera tidak dikelola seperti itu. “(Tapi) Dana murah jangka panjang yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” imbuh Eddy.

Eddy enggan menyebutkan pihak mana yang akan mengelola dana Tapera. Sebab, hal tersebut bukan menjadi kewenangannya untuk memberikan informasi.

“Kita ikuti saja (UU Tapera). Kalau kita kan (berpandangan) tentu Tapera ini bagus untuk jangka panjang, (dalam) mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat yang belum punya rumah dan MBR,” pungkas Eddy.

(Baca: DPR: Prinsip Tapera Itu Gotong-Royong! )

Polemik Iuran Tapera

Besaran iuran Tapera sendiri saat ini masih menjadi salah satu hal yang memicu kontoversi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) contohnya, mereka keberatan dengan usulan pungutan sebesar 3 persen, dan menolak UU Tapera ini diberlakukan.

(Baca: Apindo Tolak UU Tapera)

Rinciannya, pungutan dari pemberi kerja sebanyak 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen. Besaran itu kemudian dianggap membebani sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Apindo.

Menurut mereka, beban itu terlalu besar mengingat saat ini para pelaku usaha sudah dibebani biaya 10,24 persen hingga 11,74 persen dari penghasilan untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. (Baca: PP Besaran Pungutan Tapera Terbit Mei 2016 )Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tony Blair Puji RI di Pertemuan B20: Bisa Satukan Negara di Dunia hingga Dihormati AS-China

Tony Blair Puji RI di Pertemuan B20: Bisa Satukan Negara di Dunia hingga Dihormati AS-China

Whats New
4 Cara Mengetahui Lokasi Kantor Cabang dan ATM BSI Terdekat lewat HP

4 Cara Mengetahui Lokasi Kantor Cabang dan ATM BSI Terdekat lewat HP

Whats New
Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Whats New
Mau Ikut Lelang 'Bazaar Emas' Pegadaian Saban Jumat? Ini Jadwal dan Syaratnya

Mau Ikut Lelang "Bazaar Emas" Pegadaian Saban Jumat? Ini Jadwal dan Syaratnya

Whats New
Jokowi Ungkap 3 Investasi Kabel Bawah Laut, Hubungkan RI dengan Pantai Barat AS

Jokowi Ungkap 3 Investasi Kabel Bawah Laut, Hubungkan RI dengan Pantai Barat AS

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketika Kopi Petani Lokal Tampil di Gelaran Expo Dubai

Ketika Kopi Petani Lokal Tampil di Gelaran Expo Dubai

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya Hari Ini

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya Hari Ini

Whats New
Daftar 9 Mafia Pajak Indonesia: Gayus, Denok, hingga Angin

Daftar 9 Mafia Pajak Indonesia: Gayus, Denok, hingga Angin

Whats New
Bayar PBB Online Bisa Lewat Gojek dan OVO, Simak Caranya

Bayar PBB Online Bisa Lewat Gojek dan OVO, Simak Caranya

Whats New
Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Whats New
Diminta IMF Sudahi 'Burden Sharing', BI Janji Berakhir Tahun Ini

Diminta IMF Sudahi "Burden Sharing", BI Janji Berakhir Tahun Ini

Whats New
Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.