Darmin: Pemerintah Tidak Akan Paksa Pemda Turunkan BPHTB

Kompas.com - 02/03/2016, 14:41 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution Indra AkuntonoMenko Perekonomian Darmin Nasution
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok target penurunan PPh final menjadi 0,5 persen dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal 1 persen untuk sektor properti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan penghapusan pajak berganda untuk Kontrak Investasi Kolektif dari Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE), Rabu (2/3/2016).

"Kami ada target PPh final akan bergerak pada 0,5 persen, dan BPHTB untuk DIRE di angka kira-kira 1 persen. Totalnya jadi 1,5 persen," kaya Darmin.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).

"Kami akan bicara mengenai kesediaan mereka atau tidak untuk mengurangi BPHTB khusus untuk DIRE," ucap Darmin.

Soal DKI Jakarta, Darmin mengatakan penurunan BPHTB tentu saja membutuhkan pembahasan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sebab, BPHTB yang berlaku saat ini di Jakarta diatur melalui Perda.

"Tapi kalau daerah tidak bersedia tidak apa. Boleh jadi tidak ada DIRE ditempatnya. Jadi kita tidak memaksakan silahkan ditimbang mau apa tidak. Dengan pajak sebesar itu kita akan kompetitif dibanding Singapura," pungkas Darmin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X