Kelompok Swadaya Masyarakat Bisa Naik Kelas

Kompas.com - 05/03/2016, 15:23 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (kemeja putih) mengamati pembuatan pupuk kompos yang dikelola masyarakat sebagai BUMDes di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (4/3/2016). Kementerian Desa WeningMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (kemeja putih) mengamati pembuatan pupuk kompos yang dikelola masyarakat sebagai BUMDes di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (4/3/2016).
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Dengan peningkatan alokasi dana desa tahun ini, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bisa naik kelas menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar saat berkunjung ke Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Jumat kemarin.

Tahun ini, total dana desa mencapai angka Rp 47 triliun. Jumlah ini naik 125,91 persen ketimbang pada 2015. Setahun silam, dana desa baru mencapai Rp 20,76 triliun.

Tahap pertama dana desa 2016 mulai disalurkan pada Maret sebesar 60 persen atau sekitar Rp 28,2 triliun. Sedangkan, pada tahap kedua, disalurkan sebesar 40 persen pada Agustus.
 
Dalam kunjungannya itu, Menteri Marwan menyaksikan kerja KSM Mufakat Sejahtera membuat pupuk kompos. Ia mengatakan dana desa 2015 yang diterima desa-desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan desa (infrastruktur) 89,44 persen, penyelenggaraan pemerintahan desa 5,40 persen, pemberdayaan masyarakat 2,59 persen, dan pembinaan kemasyarakatan 2,57 persen. "KSM Mufakat Sejahtera bisa menjadi percontohan untuk bisa dikembangkan menjadi BUMDes," tuturnya.

Marwan lebih lanjut menjelaskan bahwa dana desa terdiri dari dua hal. Yang pertama dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, usai dana desa digunakan sesuai dengan prioritas seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri nomor 21/2015, selanjutnya adalah transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa. "Perlu ada laporan yang ditempel di kantor kepala desa mengenai penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana desa benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya seraya menambahkan bahwa warga desa juga memunyai peran penting dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X