BPJS Ketenagakerjaan Kewalahan Layani Klaim Jaminan Hari Tua

Kompas.com - 10/03/2016, 08:20 WIB
Logo BPJS Ketenagakerjaan. (Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id) Logo BPJS Ketenagakerjaan. (Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kewalahan melayani klaim pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Pasalnya, antrean penarikan dana JHT terjadi di hampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelum September 2015 rata-rata jumlah klaim JHT yang terlayani hanya 80.000 pengajuan per bulan, pasca-September 2015, naik 212,5 persen menjadi 250.000 pengajuan per bulan.

Berdasarkan demografi klaim BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang Januari 2016 hingga pertengahan Februari 2016 saja, sekitar 88 persen klaim JHT dilakukan dengan alasan mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adapun klaim JHT karena pensiun hanya 2 persen. Sisanya, klaim karena alasan lain-lain seperti meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, cacat serta penarikan setelah kepesertaan 10 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, ada beberapa alasan kenaikan klaim JHT. Antara lain perlambatan ekonomi yang memicu PHK sehingga pekerja produktif menarik dana JHT.

Padahal, penarikan dana JHT sebelum waktunya nilai manfaat JHT yang didapat saat pensiun semakin sedikit.

"Mayoritas (yang menarik klaim JHT) adalah usia muda. Itu yang kami sayangkan. Kalau mereka (pekerja) melakukan redeem atau klaim, pekerja ini yang akan dirugikan," kata Agus Selasa (8/3/2016).

Selain itu, berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT sejak September tahun lalu juga turut memicu lonjakan klaim salah satu program BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dalam aturan yang berlaku saat ini, pekerja dengan masa kepesertaan 10 tahun dapat memanfaatkan dana JHT maksimal 30 persen dari jumlah dana kelolaanya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain.

Di aturan sebelumnya, dana JHT hanya bisa dicairkan setelah pekerja masuk masa pensiun atau berhenti setelah kepesertaan lima tahun. Agus bilang, bila kebijakan ini terus dilakukan maka jumlah antrean pekerja yang menarik dana JHT bakal bertambah panjang dan jumlah klaim terus naik.

"Jadi semakin lama, jaraknya semakin besar," kata Agus. Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan beberapa strategi. Antara lain dengan membuka layanan Sabtu-Minggu pada cabang dengan jumlah klaim yang terbilang tinggi.

BPJS Ketenagakerjaan, kata Agus juga akan memperbaiki kemampuan dan kapasitas TI untuk e-klaim dan proses pelayanan. Selain itu, ketiga, BPJS Ketenagakerjaan akan mengusulkan perubahan regulasi, yakni dengan mengembalikan fungsi dari program JHT.

BPJS Ketenagakerjan akan melakukan sosialisasi dan memberi sanksi bila ditemukan unsur kesengajaan yang memanfaatkan celah aturan untuk mencairkan dana JHT.

Anggota Komisi IX DPR Djoni Rolindrawan bilang, BPJS Ketenagakerjaan harus menindak tegas oknum pekerja yang melakukan pembohongan klaim. "Pengertian dari pekerja masih rendah tentang JHT, sehingga mereka mengambil jalan pintas karena terbentur kebutuhan yang mendesak," kata Djoni. (Handoyo)



Sumber KONTAN
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X