Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin Desak Pencabutan Beleid Kenaikan Tarif Progresif Terminal Peti Kemas

Kompas.com - 10/03/2016, 21:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pelaku usaha ekspor-impor mendesak Pelindo II mencabut kebijakan atau beleid baru yang mengatur kenaikan tarif progresif jasa penumpukan peti kemas.

Dalam Keputusan Direksi PT Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II tertanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pelindo II No. HK.56/3/2/1/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Peti Kemas pada Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, tarif penumpukan peti kemas mengalami kenaikan.

Beleid yang berlaku sejak 1 Maret 2016 ini menetapkan kenaikan tarif jasa penumpukan peti kemas isi impor ini langsung hingga 900 persen untuk proses bongkar pada hari ke-2. Sementara itu, proses bongkar hari ke-1 tidak dikenai tarif pelayanan jasa penumpukan. Ketentuan itu baru berlaku ketika memasuki hari ke-2 dan seterusnya, dihitung sebesar 900 persen per hari dari tarif dasar.

"Ini kan luar biasa keblingernya. Indonesia memang hebat, sampai biaya pelabuhan termahal dan lebih hebat lagi pelopornya BUMN, yakni Pelindo II," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Supply Chain Rico Rustombi dalam keterangannya, Kamis (10/3/2016).

Menurut Rico, ada keganjilan pada beleid tersebut. Sebab, pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya menggerakkan kembali sektor riil agar dapat menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia melalui beberapa paket kebijakan ekonomi. Namun, kebijakan Pelindo II justru bisa membuat iklim usaha kontra produktif.

Beleid ini akan berdampak kepada pengguna, pemakai jasa, atau pemilik barang. Mereka harus menanggung beban dengan mengeluarkan tambahan biaya untuk urusan logistik karena pelabuhan dikelola oleh BUMN.

Mereka juga harus menanggung beban kenaikan biaya dalam produksi sehingga produk mereka di pasar tidak berdaya saing karena harga jualnya dari dalam negeri sudah sangat mahal.

"Kami akan mendesak agar aturan tersebut dibatalkan dan dicabut," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy juga mendukung pembatalan dan pencabutan ketentuan direksi Pelindo II tersebut.

"Sebaiknya memang dikembalikan ke aturan sebelumnya. Aturan tersebut cukup mengakomodasi para pengusaha," katanya. 

Menurut beleid sebelumnya, proses bongkar pada hari ke-1 hingga ke-3 free charge alias gratis. Adapun penumpukan kontainer pada hari ke-4 sampai ke-7 dikenakan tarif 500 persen, dan di atas 7 hari sebesar 700 persen.

"Kami sebagai pengusaha tidak ingin, kok, barang menumpuk lama di pelabuhan. Kami penginnya cepat keluar pelabuhan," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya, keputusan dan surat direksi Pelindo II tersebut untuk peti kemas yang telah disertai surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dan surat pengeluaran peti kemas (SP2), bukan untuk semua peti kemas isi impor.

"Kami dan semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor akan melayangkan surat protes langsung kepada Presiden Joko Widodo, Menkeu, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Menhub. Tujuannya agar keputusan direksi Pelindo II dicabut dan dikaji kembali," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com