Produsen Kaca Film Mobil 3M Gugat Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM

Kompas.com - 15/03/2016, 19:44 WIB
Ilustrasi pengadilan dan persidangan TOTO SIHONOIlustrasi pengadilan dan persidangan
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Perusahaan kimia, salah satunya kaca film mobil, yang bermarkas di Amerika Serikat, 3M Company, menggugat pembatalan putusan Komisi Banding Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Gugatan tertuju ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terkait penolakan pendaftaran merek Coban yang diklaim mempunyai persamaan dengan merek lain.

"Kami meminta majelis hakim membatalkan Putusan Komisi Banding Merek No. 753/KBM/HKI/2014 pada 17 Desember 2014," ungkap kuasa hukum 3M Company, Agus T Sakti, Selasa (15/3/2016).

Dalam berkas permohonannya, Agus menerangkan awal permasalahannya, yakni saat pihaknya mengajukan permohonan pendaftaran merek Coban melalui Direktorat Merek dengan No. D002010014226 untuk kelas V.

Kelas tersebut melindungi kelas barang jenis pembalut dengan pita perekat untuk medis yang bersifat elastis.

Kemudian, pendaftaran merek tersebut ditolak melalui surat No. HKI.4.HI.06.02.TT.D002010014226 pada 2 Juli 2014. Otoritas merek berpendapat, Coban mempunyai persamaan dengan merek Elancoban yang juga terdaftar dalam kelas yang sama.

Komisi Banding Merek selaku tergugat menuturkan, merek penggugat mempunyai persamaan jenis barang ataupun bunyi dengan merek yang telah menjadi milik Eli Lilly and Company. Persamaan unsur kata Coban dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan konsumen.

Agus menilai, merek yang dibaca "koban" berbeda dengan merek "elankoban". Adanya kata pertama "elan" membuat kedua nama merek tersebut mempunyai pengucapan yang berbeda.

Agus menjelaskan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga telah membatalkan putusan Komisi Banding Merek untuk sejumlah merek yang diketahui tidak mempunyai persamaan pada pokoknya.

Merek tersebut adalah G-Star dengan Star, Nano Titanium dengan Titanium pada 2010, dan Fabiano Rico dengan Ricco pada 2012.

Penolakan pendaftaran merek penggugat, lanjutnya, bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada pokoknya, sikap menyatakan dalam menentukan ada tidaknya persamaan suatu merek harus dilihat secara keseluruhan, bukan bagian demi bagian.

Terlebih lagi, pemilik merek Elancoban diklaim tidak mengajukan keberatan terhadap merek Coban. Bukti surat asli yang ditulis pada 12 Juni 2012 tersebut juga telah diajukan kepada tergugat pada waktu mengajukan permohonan banding.

Pihaknya meyakinkan majelis hakim bahwa kedua merek tersebut telah terdaftar berdampingan di beberapa negara, seperti Australia, Filipina, Singapura, Selandia Baru, dan Swiss.

Gugatan pembatalan putusan Komisi Banding Merek telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan tersebut harus diajukan sebelum tiga bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan.

Tergugat melayangkan surat penolakan permohonan banding pada 9 Oktober 2015, tetapi baru diterima secara patut oleh kuasa penggugat pada 21 Desember 2015. Menurut klausul di atas, tenggang waktu pengajuan pembatalan adalah 21 Maret 2016.

Perusahaan 3M berasal dari Minnesota, Amerika Serikat, dan didirikan sejak 1902. Perusahaan yang mempekerjakan 67.000 orang pada 2004 tersebut memproduksi bermacam produk kimia. Salah satu yang diproduksi adalah kaca film untuk mobil.

Dalam persidangan, perwakilan dari Komisi Banding Merek enggan untuk memberikan komentar. Adapun sidang akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari tergugat pada 21 Maret 2016. (Sinar Putri S Utami)



Sumber KONTAN
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

Whats New
Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Work Smart
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Rilis
IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

Earn Smart
Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Work Smart
Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

Whats New
Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Whats New
Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Whats New
Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Work Smart
Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Whats New
Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Whats New
Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X